Titik Nol Kilometer di Kendari Sulawesi Tenggara hingga Kawasan Pecinan Bakal Jadi Wisata Sejarah

"Jadi ada beberapa rumah penduduk yang belum dibebaskan oleh Pemkot Kendari, karena banyak yang mau dibayar lebih tinggi," ujarnya, Kamis (12/1/2023).

"Makanya kami, Wali Kota, Kepala Bappeda, Sekda, PU, sudah bertemu dengan masyarakat akan membebaskan lahan tapi harus dinilai dulu oleh KJPP," kata Fauziah.

"Karena bukan kita yang menentukan melainkan Kantor Jasa Penilai Publik sebagai instansi independen," imbuhnya.

Setelah dilakukan penilaian dan penentuan harga untuk setiap orangnya, pihak pemerintah mengundang lagi masyarakat yang punya lahan dan diadakan negosiasi.

Sementara jika masih ada masyarakat yang belum puas dengan hasil penilaian KJPP, maka Pemkot Kendari tetap melakukan pembangunan penataan kawasan wisata tersebut.

Baca juga: Pemkot Usulkan Pembangunan Gedung Perpustakaan Ke Kementerian, Alasannya Jadi Hal Penting

"Kalau yang tidak mau menerima itu ada aturan pemerintah, untuk pembangunan itu tetap kita jalankan, kemudian nanti uangnya disimpan di pengadilan," ujarnya.

"Sisa yang bersangkutan berurusan dengan pengadilan, pembangunan tetap berjalan," tegasnya menambahkan.

Fauziah menyebut penilaian akan dilakukan akhir bulan ini jika seluruh masyarakat telah sepakat dan penataan kawasan wisata sejarah ini mulai dikerjakan tahun ini.

"Jadi, ada gua di Labibia, baterai mata di Kelurahan Mata, penjara kolonial di dekat Puskesmas Gunung Jati, ditargetkan tahun ini mudah-mudahan akhir bulan ini selesai (penilaian KJPP), jika mereka sudah mau dinilai, ya kita nilai kemudian dibayar," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)