Berita Sulawesi Tenggara
31 Pemilik Lahan Terdampak Perluasan Bandara Haluoleo Kendari Ngadu ke Ombudsman dan DPRD Sultra
Sebanyak 31 pemilik lahan terdampak perluasan Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadu ke Perwakilan Ombudsman Sultra.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Aqsa
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sebanyak 31 pemilik lahan terdampak perluasan Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadu ke Perwakilan Ombudsman Sultra.
Aduan terkait penolakan taksasi nilai atau harga pembebasan lahan tersebut juga disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra pada Senin (19/12/2022).
Pengaduan tersebut diajukan melalui surat dan dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait penolakan pemilik lahan atas taksasi yang dinilai tidak manusiawi tersebut.
Surat pemilik lahan terdampak perluasan Bandara Haluoleo Kendari di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sultra, itu diterima oleh Ka Unit DVL Ombudsman Sultra Aan Adrian.
Selain itu, surat pengaduan serupa juga diterima Bagian Umum Sekretariat DPRD Sultra secara terpisah.
Melalui perwakilan pemilik lahan, Andry Mardian, mengatakan, pengaduan resmi yang diajukan tersebut adalah upaya untuk mendapatkan keadilan yang layak.
Atas dampak hilangnya aset pribadi mereka yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yakni perluasan Bandara Haluoleo Kendari di Kabupaten Konsel tersebut.
Baca juga: Sebut Tak Manusiawi, Pemilik Lahan Perluasan Bandara Haluoleo Kendari Tolak Nilai Ganti Rugi
“Kami tetap dukung pemerintah untuk membangun. Tetapi kami juga ajukan ini agar pemerintah memahami kondisi lahan yang kami garap selama ini,” katanya.
“Selain untuk investasi juga untuk memperoleh penghasilan dan bagi kami lahan itu sangat bernilai,” jelasnya menambahkan.
Diberitakan TribunnewsSultra.com sebelumnya, para pemilik lahan terdampak perluasan Bandara Haluoleo Kendari menolak nilai ganti rugi lahan yang ditawarkan.
Mereka menganggap besaran harga Rp40 ribu permeter yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak manusiawi dan tidak memenuhi prinsip keadilan bagi warga pemilik lahan.
Pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dilakukan pemerintah terkait rencana perluasan Bandara Haluoleo Kendari.
Perluasan yang salah satu itemnya perpanjangan runway bandara tersebut akan dilakukan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra.
Pemerintah akan membebaskan 15 hektare (ha) tanah yang dikuasai 31 pemilik lahan di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pembahasan dan penentuan besaran taksasi nilai lahan yang akan dibebaskan tersebut sudah dilakukan beberapa kali.
