Berita Sulawesi Tenggara
Realisasi Belanja Kementerian Lembaga Tahun 2022 Capai 83 Persen: Masih Perlu Didorong
Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022 mencapai 83 persen.
Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Risno Mawandili
lihat foto
TRIBUNNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga tahun 2022 mencapai 83 persen.
Meskipun demikian, pencapaian tersebut masih perlu didorong lagi.
Hal ini sebagaimana disampaikan Plt Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syaiful saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Diketahui, total alokasi APBN 2023 di Sultra mengalami kenaikan 9,71 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022).
Di mana dari total alokasi APBN tahun depan 2023 di Sultra sebesar Rp25,57 triliun sedangkan pada tahun ini 2022 senilai Rp22 triliun.
Syaiful memaparkan terkait dengan realisasi alokasi APBN tahun 2022.
Menurutnya, dalam alokasi APBN 2022 di Sultra terbagi dalam Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) dan TKD.
"Sampai dengan 30 November 2022, realisasi Belanja Satker K/L di Sulawesi Tenggara sebesar Rp6,23 triliun dari pagu anggaran senilai Rp7,51 triliun atau realisasi 83 persen,"ungkapnya, Senin (5/12/2022).
Baca juga: KONI Konawe Utara Siap Jika Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Porprov Sulawesi Tenggara 2026
Lebih lanjut, per November tersebut rincian belanja Satker Kementerian/Lembaga terbagi dalam empat anggaran.
Dari total Rp6,23 triliun realisasinya terdiri dari Pegawai Rp2,18 triliun (89 persen), Barang Rp2,21 triliun (80 persen), Modal Rp1,82 triliun (80 persen) dan Bansos Rp7,2 miliar (96 persen).
"Tentunya hal ini perlu didorong lagi untuk tercapainya realisasi alokasi APBN Tahun 2022 ini," kata Syaiful.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) saat ini baru mencapai 15,03 triliun atau 94 persen.
Dalam realisasi TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8,8 triliun atau 96 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 triliun atau 130 persen.
Kemudian Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp167 miliar atau 93 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,1 triliun atau 67 persen.
"Ada juga realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp2 trilliun atau capaiannya 90 persen dan terakhir yaitu Dana Desa Rp1,3 triliun atau 92 persen," katanya.
