Kebohongan ART Putri Candrawathi Terbongkar, Hakim Ancam Susi 7 Tahun Penjara Karena Kesaksian Palsu

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Majelis Hakim dibikin gregetan oleh kesaksian ART Putri Candrawathi yang bernama Susi.

Wanita tersebut dianggap telah berbohong, alias memberikan kesaksian palsu saat bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (31/10/2022).

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menancam Susi dengan Pasal 174 ayat (2) Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang kesaksian palsu.

Hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Susi menjadi sorotan karena diduga telah berbohong.

Berkali-kali Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan menegur Susi.

Bahkan pada suatu momen, Wahyu Iman Santosa meninggikan suara bahkan mengatakan, Susi menganggap majelis hakim adalah orang-orang dodoh.

Baca juga: Ferdy Sambo Tak Mau Dengar Pembelaan Brigadir J Soal Dugaan Pelecehan Putri Candrawathi

Baca juga: Pasutri di Desa Sulemandara Pondidaha Konawe Bertarung Pilkades Serentak, Dimenangkan Suami

Susi diduga berbohong ketika menceritakan peristiwa di Magelang.

Peristiwa itu berkaitan erat dengan motivasi yang "dijual" oleh kubu Ferdy Sambo, bahwa Brigadir J telah melakukan kekerasan seksual.

Susi mengaku melihat Putri Candrawathi tergeletak di pintu kamar mandi.

Setelah itu ia berteriak memanggil bantuan.

Namun belum belum runut mengurai cerita, Susi melah menjelaskan soal pertengkaran Kuat Ma'ruf dan Brigadir J.

Susi menceritakan pertengkaran itu seolah-olah melihat langsung.

Jelas bahwa keterangan Susi meragukan, karena pertengkaran itu terjadi di lantai satu.

Sedangkan Susi berada di lantai dua, dalam kamar Putri Candrawathi.

Majelis hakim kemudian menanyakan peristiwa sebelum "jualan" kekerasan seksual.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Susi mengatakan, Brigadir J membopong Putri Candrawathi.

Namun aksi itu ditergur oleh Kuat Ma'ruf. Dari cerita inilah berkembang soal bopong-membopong di Magelang.

Seteleh dicecar oleh majelis hakim, Susi lantas mengakui bahwa keterangan dalam BAP tersebut tak benar.

Brigadir J tak pernah membopong Putri Candrawathi.

Susi lah yang telah membopong, atas perintah Kuat Ma'ruf.

Baca juga: Kepala Desa Terpilih di Konawe Sulawesi Tenggara Diarak Pendukung Usai Dinyatakan Menang Pilkades

Baca juga: Video Viral Saksi Susi ART Sambo, Bharada E Senyum Dengar Kesaksian Hingga Dicurigai Pakai Handsfree

Setelah dicecar oleh majelis hakim, Susi kemudian dihadapkan dengan pengacara Bharada E, yakni Ronny Talaspessy.

Dengan tegas Ronny meminta agar majelis hakim menjerat Susi degan Pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu.

Pasal 174 KUHAP berbunyi: “Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

Menurut Ronny, kesaksian palsu yang disampaikan oleh Susi telah memberatkan kliennya.

"Saudara saksi tahun ngak, kesaksian saudara ini bisa memberatkan Ricard (sapaan akrab Bharada E)," ujarnya.

"Ijin majelis, inikan sesuai aturan main di persidangan sesuai Pasal 3 KUHAP, kami memohon agar saksi dikenakan Pasal 174 tentang kesaksian palsu, dengan ancaman Pasal 242 KUHP (yaitu) tujuh tahun (penjara). Mohon dicatat," pinta Ronny kepada majelis hakim.

Pasal 3 KUHAP mengatur tentang tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHAP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

Sedangkan Pasal 242 Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi orang yang memberikan kesaksian palsu di persidangan.

Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

Permintaan Ronny Talaspessy ini langsung diterima oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa.

Ia mengatakan akan mempertimbangkan hal tersebut.

"Ya, nanti kami pertimbangkan," tutur Wahyu Iman Santosa menegaskan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)