Hasil Klarifikasi Anggota DPRD Buton LS Usai Dipanggil DPD PKS Imbas Kasus Dugaan Perselingkuhan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BUTON - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Buton bergerak cepat membantu menangani persoalan dugaan perselingkuhan melibatkan kadernya.

DPD PKS Buton telah memanggil oknum anggota DPRD Buton berinisial LS tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhannya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Buton, Muhammad Alam mengatakan, pihaknya telah memanggil LS pada Rabu, 12 Oktober 2022 untuk melakukan klarifikasi.

"Kita sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, dari pengakuan LS agak berbeda sih dengan isu yang berkembang," kata dia kepada TribunnewsSultra.com, Jumat (14/10/2022).

Kata Alam, berdasarkan pengakuan LS, saat itu memasang story di WhatsApp 'Otw Wanci', kemudian dikomen sama ibu tersebut 'naik apa'.

Baca juga: Pemuda Kapontori Kecam Dugaan Perselingkuhan LS, Desak DPRD & Partai PKS Buton Segera Beri Sanksi

LS kemudian menjawab akan naik angkot dan akan dijemput oleh operatornya setelah tiba di Pelabuhan Ferry Wanci.

"Terus ibu itu dia bilang, sama-sama saya saja kita naik mobil, hanya LS ini dia jawab, saya ini ada lagoku atau temanku dan dijawab tidak apa-apa," jelasnya.

"Sehingga jalanlah mereka bertiga, setelah tiba di Wanci mereka langsung pergi ke tempat masing-masing dan LS dijemput sama operatornya," lanjut Alam.

Kemudian, setelah besoknya mau pulang, H kembali menghubungi LS dengan bertanya kapan akan pulang, dan dijawab akan pulang pagi kalau urusan LS sudah selesai semua di Wanci.

Setelah itu, lanjut Alam, keesokan harinya pada Selasa (11/10/2022) pagi, LS dan H janjian untuk bertemu di Pelabuhan Ferry Wanci.

Baca juga: Ketua DPW PKS Sultra Masih Koordinasi Kasus Selingkuh Ketua Fraksi DPRD Buton, Sanksi Pecat

"Baliknya dari Wanci itu hanya mereka berdua, tiba di Pelabuhan Ferry Kamaru sudah langsung digerebek sama suaminya ibu itu," terangnya menceritakan penjelasan LS.

Namun terkait hal itu, pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari penyelidikan pihak kepolisian mengingat dugaan perselingkuhan itu telah diadukan ke pihak kepolisian.

Jika nanti ada bukti kuat dugaan perselingkuhan baik proses hukum kepolisian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRD Buton, dan Dewan Etik Daerah PKS Buton, maka akan mendapatkan sanksi.

"Kalau memang terbukti yah tindakan selanjutnya mengacu kepada proses itu, kalau benar-benar bersalah tetap kita akan beri sanksi hingga bisa untuk PAW," terangnya.

"Jadi dipanggil waktu itu hanya sebatas klarifikasi, belum masuk dalam sidang etik," ujarnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Muhammad Abiddin)