Berita Sulawesi Tenggara

KPK Sebut Swasta Pelaku Korupsi Terbanyak, Gandeng Pemprov Sultra dan Kadin Bentuk KAD Antikorupsi

Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Sultra Periode 2022-2025 ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Fadli Aksar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi. Pelantikan KAD Antikorupsi Sultra 2022-2025 ini digelar di Claro Hotel, Jl Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, pada Selasa (4/10/2022) siang. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi.

Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Sultra 2022-2025 ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini beranggotakan pengusaha dari Kadin dan pejabat Pemprov Sultra.

Pelantikan KAD Antikorupsi Sultra 2022-2025 ini digelar di Claro Hotel, Jl Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, pada Selasa (4/10/2022) siang.

Kepala Satgas Direktorat Antikorupsi, Badan Usaha KPK RI, Rosana Fransisca mengatakan, pembentukan KAD ini, didasari tingginya korupsi dari pihak swasta.

Baca juga: Kawasan Puday-Lapulu Bakal Diresmikan 9 Oktober 2022, Wali Kota Kendari Sebut Jadi Spot Wisata

KPK mencatat, sejak tahun 2004 sampai 2021 ini, pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak dengan 756 orang.

"Diharapkan dengan terbentuknya KAD ini, bisa menciptakan iklim usaha, yang bersih dan bebas korupsi," ujar Rosana Fransisca dalam sambutannya.

Selain itu, Komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini juga sebagai wadah pemerintah dan swasta untuk membahas isu strategis dalam pencegahan korupsi.

"Komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini penting dibentuk untuk menghentikan praktek suap di daerah dan usulan perbaikan regulasi," bebernya.

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan, pengusaha hanya membutuhkan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Baca juga: Motor Tangki Besar Dominasi Pembelian Bensin, Pertamina Sebut Harus Ditindak: Modus Penimbunan

"Transparansi juga sangat diperlukan, sehingga kami pelaku usaha tidak terjebak dalam permasalahan hukum akibat regulasi dan ketidakpahaman," bebernya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik terbentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini.

"Hal ini sebagai suatu upaya dan komitmen mendorong pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved