Ketua BEM Universitas Sulawesi Tenggara dan Mahasiswa Minta Penggunaan Aspal Buton Dimaksimalkan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua BEM Unsultra, Hasir meminta penggunaan aspal Buton lebih maksimal.

Menurutnya aspal Buton ini adalah aspal alam yang sudah bertahun-tahun terkandung dalam tanah Buton.

Hasir berharap, aspal Buton ini bisa diatur sebagai produk undang-undang dalam pembangunan di masing-masing daerah.

Apa lagi jika di lihat proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini sudah di sahkan undang-undang sebagai proyek utama.

Baca juga: Presiden Jokowi Setop Impor Aspal Gegara ‘Harta Karun’ Buton Sulawesi Tenggara, Tak Habis 120 Tahun

Tentunya pemindahan IKN tersebut dapat memberikan angin segar bagi Indonesia khususnya wilayah Buton, baik dari segi aspek sosial maupun ekonomi.

“Bisa dilihat saat ini pembangunan jalan yang begitu banyak, masih saja menggunakan Aspal Pertamina di berbagai Jalan provinsi, kota dan kabupaten."

"Harusnya Aspal Buton ini bisa di kelola dengan baik untuk pembangunan di daerah – daerah maupun di gunakan dalam Proyek IKN nantinya," ujar Hasir.

Selain itu, menurutnya kedatangan Presiden Joko Widodo ke tanah Buton pada 27 September 2022 ialah karena ingin meningkatkan ekonomi daerah.

Termasuk bisa membantu perekonomian nasional jika di kelola dengan baik.

Hasir mengatakan kedatangan Presiden tersebut membuktikan aspal Buton sangat diakui, pasalnya aspal Buton sempat disinggung Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Lihat Tambang Aspal di Pasarwajo, Dua Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal: Semua Dikerjakan Buton

“Kemarin saya membaca berita, Presiden berbicara dengan menteri dan berharap ada hilirisasi dan memutuskan dua tahun lagi tidak ada impor aspal, semuanya harus dikerjakan oleh Buton,” tuturnya.

"Disitu Jokowi juga mengaku potensi aspal Buton sangat banyak mencapai 662 juta ton. Nah, jadi kalau setahun impor 5 juta, itu kita kira-kira masih 120 tahun bisa kita olah aspal yang ada di sini,” imbuhnya.

Sementara itu, Dedi Mahasiswa S2 Teknik Sipil, mengatakan seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan terkait sumber daya alam dan mendorong agar penggunaan Aspal Buton bisa lebih maksimal.

Dedi mengakui ada kelemahan dari penggunaan aspal Buton tersebut, yakni berkaitan dengan kententuan peralatan yang telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 Tahun 20218 tentang Penggunaan Aspal Buton.

Kemudian belum adanya AMP yang bisa mengetraksi aspal Buton dalam skala banyak untuk permintaan pekerjaan, mengingat mineral dan bitumennya harus di pisahkan untuk mendapatkan hasil yang baik.