Berita Konawe

Bupati Konawe Nonaktifkan Kepala Kesbangpol dan Camat Anggaberi, Bawaslu Tak Ingin Dikait-kaitkan

Bawaslu Kabupaten Konawe menanggapi terkait dua aparatur sipil negara (ASN) dinonaktifkan Bupati Kery Saiful Konggoasa, Selasa (27/9/2022)

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
Arman Tosepu
Komisioner Bawaslu Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Indra Eka Putra 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Konawe menanggapi terkait dua aparatur sipil negara (ASN) dinonaktifkan Bupati Kery Saiful Konggoasa.

Sebelumnya, Kery Saiful Konggoasa menonaktifkan dua pejabatnya yakni Kepala Kesbangpol Konawe, Faisal Taridala dan Camat Anggaberi, Pendi.

Keduanya kini di mutasikan sebagai staf biasa di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe terhitung 27 September 2022.

Komisioner Bawaslu Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Indra Eka Putra menuturkan, penonaktifan kemarin memasukan unsur Bawaslu.

Baca juga: Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa Nonaktifkan 2 Pejabat Gegara Diduga Terlibat Politik Praktis

"Kami melihat bahwa ini bukan kondisi normal. Ini adalah kondisi adanya dugaan pelanggaran yaitu pelanggaran netralitas," kata Indra, Rabu (28/9/2022).

Menurut Indra, seharusnya menunggu dulu Bawaslu Konawe selesai memeriksa hingga keluar rekomendasi terhadap kedua ASN tersebut.

Ia menambahkan, penyeretan nama Bawaslu terhadap penonaktifan kedua ASN ini akan berdampak pada penilaian publik.

"Kita menghindari publik berpretensi bahwa penonaktifan ini gara-gara Bawaslu menyatakan perbuatan mereka adalah dugaan pelanggaran. Kita belum ada urusan penonaktifan itu," tambahnya.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Ruksamin Lantik 12 Pejabat Lurah, Sekcam dan Camat, Berikut Ini Daftarnya

"Jangan diseret Bawaslu kedalam itu karena bisa saja orang yang terduga atau terperiksa itu menganggap bahwa ini kolaborasi antara Bawaslu dan Pemda sehingga mereka dinonaktifkan," imbuh Indra.

Lebih lanjut, kata Indra, seandainya dalam kondisi normal maka penonaktifan itu bisa saja dilakukan.

Selain itu, Indra menyebut, dalam pemberitaan yang ada seperti menempatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tegas terhadap penanganan ASN belum berimbang.

Ia juga menjelaskan, kedua ASN itu kini telah diperiksa pihaknya.

"Hari ini itu saksi-saksi baik dari mereka maupun dari kita. Setelah itu ada lagi prosesnya yaitu membuat kajian hukum atas pemeriksaan. Jadi menurut saya tunggu saja dulu ini masih on proses," jelasnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved