Jokowi Lihat Tambang Aspal di Pasarwajo, Dua Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal: Semua Dikerjakan Buton

TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan dalam dua tahun ke depan tak akan ada lagi impor aspal melainkan bakal dikerjakan di Buton, Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut disampaikannya saat menyambangi tambang aspal milik PT Wika Bitumen, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (27/9/2022).

Ia didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzyah, dan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia mereka masuk ke area tambang dan meninjau langsung lokasi tambang aspal yang sudah mulai digarap sejak tahun 1924 tesebut.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi begitu takjub saat mengetahui potensi besar produksi aspal di Sulawesi Tenggara.

"Ada sebuah potensi besar di Sulawesi Tenggara yaitu tambang aspal," tuturnya.

Baca juga: Geger Kunjungan Presiden Jokowi di Baubau hingga ‘Lautan’ Manusia Padati Pasar Wameo dan Kantor Pos

Ia pun menyebutkan persoalan impor aspal yang selama ini dilakukan Indoenesia menyentuh angka 5 juta ton pertahunnya.

Namun, ternyata di Sulawesi Tenggara memiliki potensi aspal yang besar.

"Yang problem adalah kita ini malah impor sampai 5 juta ton pertahunnya. Disini produksi malah tidak dijalankan malah impor terus. Hari ini kita lihat lapangan, lewat kajian," jelasnya.

Jokowi berharap potensi besar ini dapat segera direalisasiakan dari Buton sehingga tak ada lagi impor aspal dari negara lain.

Aspal tersebut dikelola anak negeri tepatnya berada di Buton, Sulawesi Tenggara.

Bahkan secara pasti ia menyebutkan dua tahun ke depan Indonesia tidak mengimpor aspal lagi.

"Pabrik-pabrik industri semuanya berjalan, tidak hanya raw materialnya saja. Tidak stop (impor). kita putuskan dua tahun lagi tidak ada impor aspal," jelasnya.

"Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing juga silahkan," jelasnya.

Terlebih saat mengetahui ada potensi 662 juta ton aspal yang dapat diproduksi dari Buton.

"Gede sekali. Sehingga kalau pertahun impor 5 juta, itu kira-kira masih 120 tahun kita olah aspalnya. Kita ingin ada nilai tambah di Buton," jelasnya.

"Nilai tambah, pajak, royalti, deviden ada disini. Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. Bukan tambang," pungkasnya.

Untuk diketahui, PT WIKA Bitumen sebagai produsen aspal alam Buton yang memproduksi dan mengembangkan produk unggulan dari sumber daya alam Indonesia di wilayah Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sultra.

Sejak tahun 1924, membaca potensi sumber daya alam tersebut, aspal pun mulai dimanfaatkan dari wilayah Pulau Buton.

Permintaan Kadin Sultra

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra) mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Sultra.

Wakil Ketua Kadin Sultra, Laode Rahmat Apiti, mengatakan kunjungan Kepala Negara sebagai salah satu bentuk perhatian untuk daerah ini termasuk untuk aspal Buton.

“Salah satu bentuk perhatian presiden terhadap aspal Buton,” katanya dalam keterangan tertulis diterima TribunnewsSultra.com.

Pascakunjungan tersebut, dia berharap Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres untuk penggunaan aspal Buton dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Kita berharap pascakunjungan beliau ke Buton bisa mengeluarkan Keppres penggunaan aspal Buton,” jelasnya.

Menurutnya, keppres yang dimaksud sebagai bentuk proteksi dan menjadi upaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam atau SDA di Tanah Air.

“Sebagai bentuk proteksi hasil dalam negeri, Presiden harus mengambil langkah kongkrit dengan mengeluarkan Keppres. Apalagi presiden menyerukan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Rahmat, berdasarkan data menunjukkan Indonesia masih mengimpor 1,3 juta ton aspal dari luar negeri.

Bahkan, Indonesia disebutkan menjadi 10 negara pengimpor aspal terbesar.

“Jadi untuk mengurangi impor aspal harus ada keppres,” katanya.

Dengan Keppres tersebut, pemerintah pusat, pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah daerah (pemda) bisa memanfaatkan aspal Buton dalam membangun infrastuktur di daerah.

“Komposisi-nya bisa diatur, misalnya 70 persen menggunakan aspal Buton dan 30 persen sisanya aspal impor,” jelasnya.

Apalagi, sudah banyak investor yang mau berinvestasi ke aspal Buton dalam beberapa tahun terakhir.

Tapi sejauh ini masih terkendala daya serap pasar yang minim.

“Kadin menerima keluhan pengusaha aspal dan keluhan mereka didominasi oleh ketidakpedulian pemerintah dalam penggunaan aspal Buton,” jelasnya.

Dari sisi bisnis, pengusaha tentu akan mengalami kerugian bila pemerintah tidak memproteksi penggunaan aspal Buton tersebut.

“Jadi kalau ada Keppres penggunaan aspal Buton tentu akan banyak investor yang mau berinvestasi. Tapi kalau belum ada (Keppres) para pengusaha masih enggan,” ujarnya.(*)

(Tribunnewssultra.com/Desi Triana)