Berita Sulawesi Tenggara

KPU Sultra Warning Kemungkinan Nama Warga Dicatut Jadi Pengurus Parpol, Cek di infopemilu.kpu. go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperingatkan bahwa ada kemungkinan nama seorang warga dicatut sebagai pengurus Parpol.

Penulis: Laode Ari | Editor: Risno Mawandili
TribunnewsSultra.com/Laode Ari
Ketua KPU Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir - Ia mengatakan bukan mustahil nama seorang warga dicatut sebagai pengurus Parpol. Mengigat syarat yang dipatok KPU untuk jumlah keanggotan Parpol cukup signifikan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperingatkan bahwa ada kemungkinan nama seorang warga dicatut sebagai pengurus partai politik ( parpol).

Untuk memastikan bahwa nama Anda tak dicatut, maka dapat mengeceknya melalui laman infopemilu.kpu.go.id.

Laman ini disediakan KPU untuk mendata seluruh pengurus parpol yang telah terverifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir, menjelaskan, saat ini KPU RI tengah mendaftarkan Parpol Peserta Pemilu 2024. Pendaftaran dimulai mulai pada 1 hingga 14 Agustus 2022.

Setiap parpol yang ingin menjadi peserta Pemilu 2014 wajib melengkapi pesyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Baca juga: Agar Lolos Tahapan Verifikasi KPU, Jumlah Anggota Partai Politik di Kota Kendari Minimal 344 Orang

"Karena pendafataran partai politik peserta pemilu menggunakan sistem SIPOL, bisa saja ada warga yang merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik. Kemudian yang bersangkutan dimasukkan namanya dalam keanggotan partai politik," ujar Abdul Natsir di Kendari, Kamis (3/8/2022).

Ia menegaskan, bukan mustahil nama seorang warga dicatut sebagai pengurus parpol. Mengigat syarat yang dipatok KPU untuk jumlah keanggotan parpol cukup signifikan.

KPU mewajibkan agar anggota suatu parpol mencapai pesentase 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten dan kota.

Jika tak memenuhi syarat itu, maka parpol bersangkutan tak akan lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Gagal jadi peserta Pemilu 2024.

"Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui namanya masuk dalam daftar pengurus partai atau tidak maka bisa dicek di laman yang sudah disediakan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK)," tutur Abdul Natsir menjelaskan.

Ia melanjutkan, jika warga menemukan namanya dicatut sebagai pengurus parpol tertentu, maka bisa menyampaikan keluhan melalui form tanggapan masyarakat. Klik laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

"Warga atau pengguna bisa menyampaikan peryataan bukan menjadi anggota partai politk tertentu dengan mengisi identitas diri, peryataan, dan bukti yang lampirkan di form tersebut," paparnya.

Natsir mengimbau agar warga protes apabila namanya dicatut parpol. Pasalnya, orang yang menjadi pengurus parpol tak dapat  mencari kerja di instansi pemeriatahan atau perusaahan tertentu.

"Contohnya seperti kami, anggota KPU tidak boleh menjadi menjadi anggota partai politk. Kemudian masyarakat yang akan melamar pekerjaan, sementara persyaratan tidak terlibat dalam partai politik. Tentu saja itu akan menghambat dalam mendapat pekerjaan," tutur La Ode Abdul Natsir. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved