Berita Baubau

Baubau Catat 20 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun Ini, Pemkot Minta Bantuan Banyak Pihak

Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), ingin menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Penulis: La Ode Muh Abiddin | Editor: Risno Mawandili
La Ode Muh Abiddin/TribunnewsSultra.com
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau, Sulkawesi Tenggara (Sultra) dalam penandatangan MoU dengan beberapa instansi terkait, guna menekan angka kekerasan seksual dan anak, di aula Kantor Wali Kota Baubau, Senin (1/8/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), ingin menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot Baubau meminta bantuan Kepolisian Resor, Kantor Kementerian Agama (Kemenang), Pengadialan Agama, hingga Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Kerja sama DP3A Baubau dengan sejumlah pihak ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Jl Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sultra, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Kejuaraan Nasional Atletik di Semarang, Baubau Utus 10 Atlet Pelajar Wakili Sulawesi Tenggara

Baca juga: 73 Siswa-Siswi SMA di Baubau Sultra Terpilih Jadi Paskibraka, Kini Jalani Proses Pelatihan

Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengatakan, sangat mengapresiasi DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan anak.

Menurutnya, kinerja DP3A Baubau sejauh ini terbilang baik. Meskipun demikian, masih ada kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Faktanya, sejak Januari hingga Juli 2022, ada 20 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Baubau.

Monianse menuturkan, sangat diperlukan kerjasama organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Baubau untuk membantu pencegahan dini.

“Kita berharap MoU ini bisa menjadi kesapakatan untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak di Kota Baubau,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan anak dan Perempuan DP3 A Baubau, Fanti, menjelaskan, MoU tersebut merupakan komitmen bersama untuk melakukan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami harus ada pendampingan hukum dan konseling. Pendampingan mulai dari berita acara pemeriksaan sampai pada tahap sidang putusan," terangnya.

"Kemudian kami juga akan melakukan pendampingan konseling dari psikolog, dan pemuka agama,” tambahnya.

Setelah menandatangani MoU, kata dia, dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kota Baubau. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Muh Abiddin)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved