Berita Kendari

Pengamat Ekonomi Sebut Aplikasi MyPertamina Belum Bisa Diterapkan di Sultra, Apa Alasannya?

Akademisi Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari, menilai Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum akan siap menerapkan beli BBM pakai aplikasi.

Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Muhammad Israjab
(Husni Husein/TribunnewsSultra.com)
Dr Syamsir Nur menilai Provinsi Sultra belum siap menerapkan aturan beli BBM pakai aplikasi. Hal itu dikatakannya kepada tim TribunnewsSultra.com pada Jumat (8/7/2022) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Salah satu akademisi Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari, menilai Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum siap menerapkan beli BBM pakai aplikasi.

Hal itu dikatakan, Dr Syamsir Nur kepada tim TribunnewsSultra.com pada Jumat (8/7/2022) bahwa Sultra belum siap menggunaka aplikasi MyPertamina.

Diketahui sebelumnya, pembelian Bahan Bakar Minyak atau BBM di Pertamina menggunakan aplikasi kini telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia sepekan lalu.

Baca juga: Daftar Daerah yang Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar, Termasuk Sultra?

Ketentuan tersebut mulai diberlakukan bulan Juli tahun ini dan menyedot perhatian publik.

"Saya memandangnya sepertinya Sulawesi Tenggara kita belum siap. Belum lagi implementasi di lapangan saat pengawasannya yang tidak begitu kuat," katanya.

Pengamat Ekonomi Sultra ini menerangkan, beberapa faktor bakal menjadi kendala bila aturan ini diterapkan.

"Misalnya jaringan internet pendukung aplikasi ini tidak merata di semua wilayah terutama yang berada di pulau-pulau," katanya.

Kata dia, belum lagi soal literasi digital penggunaan gadget dimasyarakat menengah kebawah serta updating data kependudukan.

"Dan ini problem kita di daerah Sulawesi Tenggara," ungkapnya

Ia menambahkan, maka apabila aturan ini telah diterapkan namun secara data pengguna tidak valid tentu tidak akan membuahkan hasil.

Baca juga: Cara Daftar MyPertamina atau subsiditepat.mypertamina.id Buat Beli Pertalite dan Solar Lengkap Harga

"Jadi walaupun menggunakan aplikasi kalau datanya tidak valid maka penerapannya juga akan bias," katanya.

"Pertamina kerjasama dengan Perhubungan untuk melakukan tracking data kendaraan termasuk Korlantas," ucapnya.

Ia mengungkapkan dengan begitu penerapannya di lapangan bakal terpantau secara optimal dan sesuai harapan penerapannya.

"Keliatan siapa-siapa sesungguhnya pemilik kendaraan yang kategori tadi untuk memperoleh subsidi BBM Pertalite maupun solar," ujarnya.

Meski demikian, Dr Syamsir Nur mengapresiasi Pertamina dan pemerintah memberlakukan regulasi ini untuk mengawasi pembelian BBM jenis subsidi itu.

"Alokasi subsidi BBM itu dinikmati oleh benar-benar yang memenuhi kriteria. Tentu kebijakan ini harus kita mengapresiasi hanya saja implementasinya di lapangan ada problem," jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, aturan ini perlu adanya lagi perbaikan agar penerapannya di lapangan berjalan sesuai dan secara optimal.

"Harus dipadukan dengan data kementrian sosial. Bila data ini telah dipadukan saya kira upaya pemerintah dan Pertamina agar suplai BBM Subsidi tepat sasaran," imbuhnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved