Berita Sulawesi Tenggara

DPRD Sultra Nilai Kurang Tepat Jika Gubernur Ali Mazi Menunda Pelantikan Pj Bupati Mubar dan Busel

DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi polemik penunjukan Penjabat Bupati Buton Selatan dan Muna Barat

Penulis: Laode Ari | Editor: Muhammad Israjab
Laode Ari
Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tenggara, Gunaryo 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi polemik penunjukan Penjabat Bupati Buton Selatan dan Muna Barat, pengusulanya tak sesuai permintaan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Diketahui Penjabat Bupati Muna Barat dan Buton Selatan ditunda pelantikannya Gubernur Sulawesi Tenggara. Semula dijadwalkan 23 Mei 2022.

Kedua pejabat itu yaitu Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Dr Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat. Dan Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Budiman sebagai Pj Bupati Buton Selatan.

Padahal penetapan kedua pejabat ini seseuai dengan keputusan Kementerian Dalam Nageri atau Kemendagri.

Baca juga: Gubernur Sultra Ali Mazi Lantik Pj Bupati Buton Selatan dan Muna Barat 24 Mei 2022

Ali Mazi menunda pelantikan dua pejabat bupati tersebut karena tak sesuai dengan usulanya saat mengajukan nama-nama pj ke Kemendagri beberapa pekan lalu.

Sehingga, Ali Mazi hanya melantik Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup selaku Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) karena sesuai dengan usulan gubernur.

Menanggapai hal tersebut, Ketua komisi 1 DPRD Sultra, Gunaryo, mengatakan, keputusan Kemendagri menunjuk penjabap bupati diusulan Gubernur Sultra merupakan hak diskresi.

"Memang gubernur memilik kewenangan mengusulakan nama penjabat bupati. Namun kalau yang disetujui Kemendagri bukan dari usulan gubernur mungkin ada diskresi yang menjadi kewenangan Kemendagri," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia,  disampaikan saat Mendagri menggelar rapat Komisi II DPR RI terkait penunjukan penjabat daerah yang bukan hanya di Sulwesi Tenggara, namun dari daerah lain.

"Diskresi yang artinya penunjukan penjabat kepala daerah di kabupaten dan kota menjadi kewenangan Kemendagri tidak harus merujuk pada usulan gubernur," jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse Lanjutkan Program Pembangunan, Tidak Akan Rombak Birokrasi

Sehingga, dirinya beranggap langkah Gubernur Ali Mazi yang menunda pelantik Pj Bupati Buton Selatan dan Muna Barat, kurang tepat karena penetapan dua pejabat itu diputuskan dengan SK dari Kemendagri.

"Langkah Gubernur Ali Mazi tak melantik dua pejabat pilihan Kemendagri kurang tepat. Maksudnya kenapa nanti saat SK sudah turun baru akan dipertanyakan, karena SK penetapan Pj Bupati Buteng, Busel dan Muna Barat satu paket dari Mendagri," ujarnya Politisi PDIP ini.

Selain itu, kewenangan gubernur untuk melantik penjabat bupati dan wali kota yang sudah ditetapkan beradasarkan SK Kemendagri.

Meski begitu dirinya berharap masalah ini segera diselesai antara Kemendagri dengan Pemrov Sultra agar tidak menjadi polemik berkelanjutan.

Politisi kelahiran Putemata, Ladongi Kolaka Timur ini menungkapkan, polemik penjabat bupati yang dipilih berdasarkan keputusan Kemendagri tak dilantik gubernur baru pertamakalinya terjadi.

Pasalnya, penunjukan Pj bupati di Sultra sebelumnya tak dipermasalah bahkan langsung dilantik.

" Untuk itu kami dari DPRD mendorong agar gubernur bisa mendiskusikan masalah penatapan Pj Bupati Busel dan Muna Barat dengan Kemendagri, agar tidak menjadi kekacauan birokrasi di daerah," tutur Gunaryo. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved