Berita Kendari
Soal Warga Kambu Terima PKH Sekali, Dinsos Kendari Sebut Perluasan Data, Tunggu Hasil Kementerian
Seorang warga mengeluhkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ke penerima manfaat sering kali mengalami kendala di lapangan.
Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Sitti Nurmalasari
lihat foto
Namun, ia tetap menyayangkan jika ada pendamping yang tidak benar-benar mendampingi KPM jika terjadi permasalahan seperti ini.
"Kami membuka jam kantor pengaduan masyarakat yang bermasalah bisa datang ke kantor untuk mengecek," ujarnya.
Abdul Rauf menjelaskan, jika benar terjadi kesalahan pada NIK yang bersangkutan, maka akan segera dilakukan perbaikan data atau validasi data.
"Dicari apa penyebabnya bantuan itu dihentikan, karena kita punya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena tidak menutup kemungkinan barangkali data dia ganda," jelasnya.
Ia berharap ke depannya bantuan sosial bisa tersalurkan dengan tepat ke KPM, sehingga pemanfaatan bantuan bisa maksimal sebagaimana peruntukkannya.
Baca juga: LAZISNU Konawe Dapat Bantuan 1 Unit Ambulance dari Program Kemaslahatan BPKH - NU Care LAZISNU
"Jadi, baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial artinya per KPM benar-benar merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan," ujarnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kendari, Izak Bulo membenarkan jika penerima PKH berdasarkan data 2021 lalu hanya menerima satu kali bantuan.
Hal tersebut, kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kendari ini, lantaran ada perluasan PKH di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Iya, terima kartu di Desember 2021, tapi bantuan diterima Mei 2021, ini memang baru satu kali. Karena kemarin Covid-19 dan segala macam jadi dengan perluasan ini, warga dibantu Rp500 ribu," ujarnya.
"Ini semua, bukan hanya Kota Kendari, seluruh Indonesia yang perluasan ini hanya satu kali terima pada bulan Mei setelah itu tidak pernah terima," ucapnya menambahkan.
Baca juga: Wali Kota Kendari Serahkan Beasiswa Berprestasi kepada 130 Siswa SMP dan Bantuan Tenaga Honorer
Kata dia, akibat perluasan tersebut, data-data KPM yang bermasalah atau tidak validasi di DTKS segera ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang atau verifikasi lapangan.
Izak Bulo juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pihak Kementerian Sosial tidak kembali menyalurkan bantuan.
Di mana pihaknya sudah melaksanakan tugas untuk memverifikasi dan mengirim data ke Kementerian Sosial sejak November 2021 lalu, tetapi hingga kini belum ada instruksi lanjutannya.
"Yang jelas kami disuruh melalui pendamping untuk memverifikasi itu. Kita mulai sejak November 2021. Ada seribuan yang kami input data verifikasinya tapi sampai sekarang belum ada jawaban," ujarnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kendari ini mengimbau agar warga bisa bersabar dan menunggu hasil dari Kementerian Sosial.
Baca juga: Bantuan Set Top Box TV Digital Kementerian Kominfo Bakal Direalisasikan Tahun Ini di Konawe Sultra
