Berita Konawe

Warga Desa Baruga Konawe Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD, Ini Tuntutannya

Warga Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, Senin (18/4/2022).

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
Sejumlah warga Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, Senin (18/4/2022). Sebelum bertandang ke Kantor Bupati, massa aksi sebelumnya juga berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Sejumlah warga Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, Senin (18/4/2022).

Sebelum bertandang ke Kantor Bupati, massa aksi sebelumnya juga berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe.

Dilansir dari pernyataan sikapnya, warga desa yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Baruga Menggugat ini membawa sejumlah tuntutan.

Pertama, soal Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Batas Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sultra.

Di mana, batas Desa Tamesandi berbatasan dengan Desa Rawua, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Desa Baruga, Desa Ameroro dan Desa Amaroa, bukan dan tidak berbatasan dengan Desa Tawarotebota.

Baca juga: Soal Konflik Batas Wilayah 3 Desa di Kecamatan Uepai, LAT Konawe Sebut Pemerintah Penyebab Rancu

Selanjutnya, warga Desa Baruga juga menuding surat rekomendasi Ketua DPRD Konawe Nomor 170/177/2022 yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari dan Ketua Tim Terpadu Penangganan Dampak Sosial Bendungan Ameroro di Kendari dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak layak ditindaklanjuti.

Menurut massa aksi, surat rekomendasi itu tidak merujuk atau meninjau dari Perbup Nomor 70 Tahun 2021 tentang Batas Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe yang memaksakan memasukkan nama Desa Tawarotebota tanpa aturan dan dasar hukum yang jelas.

Selain itu, dalam pernyataan sikap menuding surat rekomendasi yang diterbitkan Ketua DPRD Konawe adalah perbuatan Abuse of Power (penyalahgunaan wewenang) yang semestinya rekomendasi tersebut berdalih aspirasi masyarakat ditujukan kepada Bupati Konawe selaku Kepala Pemerintahan Daerah di Kabupaten.

Bahkan, massa menduga terdapat kepentingan. Untuk itu, massa aksi juga meminta tiga hal, di antaranya :

1. Pembekuan Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Konawe Nomor 170/177/2022 Tanggal 7 April 2022.

Baca juga: Soal Konflik Tapal Batas 3 Desa di Kecamatan Uepai, Ini Pesan Kepala DPMD Konawe Sulawesi Tenggara

2. Meminta kepada Bupati Konawe untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang batas wilayah Desa Kecamatan Uepai khususnya Desa Baruga sebagaimana dimaksud surat Kepala Desa Baruga Nomor 10/DB/II/2021 Tanggal 27 Februari 2021 perihal sengketa lahan dan batas wilayah Desa Baruga dengan Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

3. Mengingat Peraturan Bupati yang mengatur tentang batas Desa Baruga belum terbit, maka lahan genangan air dan dampak sosial Bendungan Ameroro sepanjang menyangkut lahan masyarakat Desa Baruga, kami nyatakan status OUO.

Kepada yang berkepentingan terhadap lahan yang dimaksud untuk sementara waktu ditangguhkan, sebelum obyek yang disengketakan belum memenuhi aspek hukum secara substantif dan esensial sebagaimana dimaksud pada peta BIG yang belum memiliki kepastian hukum dalam obyek dan peruntukannya di Desa Baruga. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved