Berita Konawe
Ketua DPRD Konawe Ardin Sebut Pelayanan di BPN Konawe Sejauh Ini Kian Membaik
Ardin juga mengakui, secara kelembagaan pihak ATR / BPN Konawe datang jika diundang ke DPRD Konawe.
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
Rahman bilang, Ia merasa kaget dengan pernyataan politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
"Terlebih saya tidak pernah menerima informasi dari beliau langsung maupun tidak langsung terkait adanya keluhan masyarakat terhadap BPN yang disampaikan kepada dia," tambahnya.
Ia menuturkan, pihaknya juga selalu hadir jika dipanggil di DPRD Konawe jika diundang terkait persoalan pertanahan.
"Saya sendiri telah beberapa kali ikut hadir hearing di DPRD dan tidak pernah dia menyampaikan keluhan masyarakat," tuturnya.
Rahman mengatakan, secara pribadi dirinya menghargai pernyataan itu dan pihaknya akan menjadikan sebagai bahan informasi untuk bekerja lebih baik lagi.
Menurutnya, BPN Konawe memang belum sempurna dalam melayani masyarakat.
Baca juga: Sengketa Lahan Desa Dawi-Dawi, BPN Konawe Sebut 60 Persen Sudah Bersertifikat Tak Ada Tumpang Tindih
Namun, BPN Konawe hari ini sudah jauh lebih baij dibanding dulu.
"Kami tidak ada henti-hentinya untuk selalu berinovasi bagaimana kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Rahman.
Rahman menjelaskan, pihaknya juga sangat terbuka menerima keluhan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Hermansyah Pagala menyebut tidak percaya lagi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hal itu disampaikan saat menerima Maemuna dan mahasiswa yang berunjuk rasa di DPRD Konawe, Kamis (24/3/2022).
"Memang jujur saja, kalau menurut saya sudah tidak percaya lagi BPN," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Konawe itu di hadapan massa aksi.
Menurut Hermansyah Pagala, banyak keluhan dari masyarakat jika ada oknum-oknum yang bermain di BPN.
Anggota DPRD Konawe ini menyebutkan bukan hanya Maemuna yang menjadi korban, tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah mengadu.
Hermansyah Pagala melanjutkan, pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban pihak BPN terkait persoalan tersebut.
Selain itu, pihaknya berencana akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) persoalan yang menimpa Maemuna.
"InsyaAllah minggu depan kita akan hadirkan semua pihak-pihak yang terindikasi, terlibat persoalan tanah ibu Maemuna ini," jelasnya.(*)
(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)