Asisten II Setda Konawe Temui Warga Kecamatan Anggaberi, Sebut Akan Teruskan Aspirasi ke Bupati

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Asisten II dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Konawe menemui massa aksi Aliansi Peduli dan Pemerhati Masyarakat Kecamatan Anggaberi, Selasa (22/3/2022).

Saat menemui massa aksi tersebut, Asisten II Muhammad Aris mengatakan pihaknya bakal meneruskan aspirasi massa aksi kepada Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

"InsyaAllah kami akan sampaikan kepada pak Bupati permasalahan dan tuntutan," kata Muhammad Aris.

Menurutnya, keputusan apapun yang diambil oleh Bupati Konawe soal pro kontra Camat Anggaberi yang dijabat oleh Pendi Lahadi adalah yang terbaik.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Konawe, Armin Madjid mengatakan pihaknya akan mengkaji apa yang menjadi tuntutan massa aksi.

Baca juga: Camat Anggaberi Konawe Dituding Korupsi dan Bersikap Arogan, Warga Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati

"Kami dari pemerintahan akan membuat telaah ke pimpinan dalam hal ini Bupati dan Sekda (pimpinan tertinggi ASN Konawe)," kata Armin.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Peduli dan Pemerhati Masyarakat Kecamatan Anggaberi menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, Selasa (22/3/2022).

Pantauan TribunnewsSultra.com, kedatangan puluhan massa aksi ini menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kepemimpinan Camat Anggaberi, Pendi Lahadi.

Salah satu orator massa aksi, Asbar menuding Camat Anggaberi, Pendi Lahadi bersikap tidak baik dalam memimpin.

"Kami mendesak kepada Bupati Konawe untuk mencopot saudara Pendi Lahadi sebagai Camat Anggaberi," kata Asbar dalam orasinya.

Dikutip dari pernyataan sikapnya, massa aksi juga menuding Camat Anggaberi menjalankan pemerintahan dengan sistem kotak-kotak, arogan, feodalis, dan provokator.

Kemudian, suka membentak-bentak masyarakat dan tidak ada bukti pembangunannya baik fisik maupun non fisik.

Selain itu, massa aksi menuding Pendi Lahadi terlibat dalam kasus korupsi di instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Konawe pada tahun 2018 lalu.

Menurut massa aksi, Pendi Lahadi ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Namun, proses hukumnya ditunda Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) karena yang bersangkutan membayar sebesar Rp90 juta.

Baca juga: Dinsos Konawe Sultra Salurkan Bantuan ke 34 KK Korban Bencana Puting Beliung Desa Ameroro