Breaking News:

Penolakan Tambang di Konkep

GMNI Sebut Aktivitas PT GKP di Konkep Harus Sesuai Regulasi dan Pemerintah Harus Transparan

Diketahui, aktivitas PT Gema Kreasi Perdana (GKP) mendapat perlawanan keluarga pemilik lahan dan warga penolak tambang, pada Kamis (3/3/2022) lalu.

Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Zulzaman 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ), punya pendapat lain soal konflik tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diketahui, aktivitas PT Gema Kreasi Perdana (GKP) mendapat perlawanan keluarga pemilik lahan dan warga penolak tambang, pada Kamis (3/3/2022) lalu.

Aksi tolak tambang yang diikuti sejumlah ibu-ibu ini bentrok, setelah massa pro tambang mengusir warga ketika mengadang alat berat.

Sejumlah ibu-ibu ini histeris, memekik takbir, membuka baju hingga ada beberapa yang pingsan.

Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Zulzaman mengatakan bila ada regulasi yang mendukung, harusnya tak jadi soal.

Baca juga: PT GKP Diduga Serobot Lahan Warga, Ridwan Bae: Jangan Menambang, Kalau Rakyat Belum Mengizinkan

"Kalau sudah ada beberapa regulasi yang mendukung guna memberikan ruang dan izin pertambangan dalam tata pengelolaannya, harusnya tidak menjadi persoalan yang lebih urgensi untuk terjadinya konflik," katanya Selasa (8/3/2022).

Ia bilang persoalan itu hanya tata upaya pemerintah memberikan tranparansi dan sosialisasi yang memadai terkait kehadiran PT GKP tersebut.

Untuk itu, Zulzaman menyarankan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan untuk lebih aktif melakukan pendekatan dan hubungan baik kepada seluruh masyarakat setempat.

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tuturnya.

Baca juga: Konflik Lahan Warga di Wawonii, DPRD Sultra Jadwalkan Hearing dengan PT GKP, Polisi dan TNI

"Hal tersebut adalah upaya penegasan bahwa negara dan daerah hadir atas kekayaan alam yang dimiliki, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang," imbuhnya.

Zulzaman menambahkan, gejolak di masyarakat atas kehadiran investasi sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ada di daerah.

"Itu adalah salah satu dinamika yang sudah banyak disaksikan dan sudah menjadi hal yang lumrah di bangsa Indonesia," katanya.

Menurutnya, kehadiran PT GKP adalah salah satu bentuk solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah khususnya di Konawe Kepulauan, Wawonii. 

Baca juga: Jatam Menduga Penyerobotan Lahan Warga Wawonii oleh PT GKP Ada Dukungan Partai Politik

"Kewenangan pemerintah pusat Kementerian ESDM dan Kementerian BKPM dalam penerbitan izin pertambangan merupakan terobosan kebijakan politik dalam rangka memangkas birokrasi yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan pribadinya," terangnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved