Penghina Tentara Rusia dan Pendemo yang Protes Perang di Ukraina Bisa Dipenjara dan Denda Rp647 Juta
Pemikiran warga Rusia yang ingin perdamaian yang kontra dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
Penulis: Ifa Nabila | Editor: Ifa Nabila
lihat foto
Di bawah undang-undang baru tersebut, hukuman untuk tindakan itu di antaranya penjara hingga 15 tahun hingga denda 5 juta rubel atau sekitar Rp 647 juta.
Seluruh majelis parlemen Rusia memberikan suara bulat, menyetujui rancangan undang-undang itu pada Jumat.
Diharapkan Putin juga akan segera mengesahkan aturan baru tersebut, menurut Associated Press.
Menurut petinggi parlemen, Vyascheslav Volodin kepada AP, Jika Putin sudah menyetujui, maka undang-undang itu bisa berlaku mulai Sabtu (5/3/2022).
"Mungkin besok (Sabtu-red), aturannya akan memaksa mereka yang berbohong dan membuat pernyataan mendiskreditkan angkatan bersenjata kita agar menanggung hukuman yang sangat berat," ucap Volodin.
"Saya ingin semua orang mengerti, dan agar masyarakat paham, bahwa kami melakukan ini untuk melindungi tentara dan perwira kami, dan untuk melindungi kebenaran," paparnya.
Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 memang memicu kemarahan internasional.
Terjadi demonstrasi besar-besaran, bahkan di kota-kota terbesar Rusia, yang memprotes agar perang dihentikan.
Menurut Kommersant, para pendemo yang memegang tulisan-tulisan "Tidak untuk perang!" bisa kena denda hingga 50.000 rubel atau Rp 6,4 juta.
Perkembangan konflik Rusia dan Ukraina
Perang antara Rusia dengan Ukraina pada Sabtu (5/3/2022) telah memasuki hari yang kesepuluh.
Pasukan militer Presiden Rusia Vladimir Putin pun makin gencar menyerang sejumlah wilayah di Ukraina.
Bahkan terbaru militer Rusia pada Jumat (4/3/2022) waktu setempat menembaki fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa yang terletak di Kota Enerhodar, Ukraina.
Dilansir TribunnewsSultra.com dari The Guardian, berikut update hari ke-10 perang Rusia-Ukraina pada Sabtu (5/3/2022):
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengkritik NATO karena menolak zona larangan terbang di atas wilayah negaranya.
Baca juga: Ratusan Anak-anak Jadi Korban, Dewan Keamanan Ukraina Desak Rusia untuk Evakuasi Warga Sipil
