HUT TribunnewsSultra

Program Jaksa Menyapa Cara Kejaksaan Tinggi Sultra Cegah Korupsi di Pemerintahan dan Masyarakat

Inilah cara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) mencegah korupsi di lingkungan masyarakat hingga ke pemerintah.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
Dokumentasi TribunnewsSultra
Asisten Intelijen atau Asintel Kejati Sultra, Noer Adi saat menjadi pembicara dalam spesial Hari Ulang Tahun (HUT) TribunnewsSultra.com yang pertama, pada Jumat (18/2/2022). Dialog interaktif itu mengusung tajuk Mengawal Pembangunan Sulawesi Tenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inilah cara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) mencegah korupsi di lingkungan masyarakat hingga ke pemerintah.

Program Jaksa Menyapa salah satu cara Kejati Sultra mencegah korupsi dan perbuatan melawan hukum di tengah masyarakat, termasuk korupsi.

Jaksa Menyapa merupakan kerja sama Kejaksaan Tinggi Sultra dengan media massa berupa kegiatan dialog interaktif.

Hal itu diungkapkan Asisten Intelijen atau Asintel Kejati Sultra, Noer Adi saat menjadi pembicara dalam spesial Hari Ulang Tahun (HUT) TribunnewsSultra.com yang pertama, pada Jumat (18/2/2022).

Dialog interaktif itu mengusung tajuk Mengawal Pembangunan Sulawesi Tenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi.

Baca juga: Pemprov Sulawesi Tenggara Bangun Kantor Gubernur: Gedung Belasan Lantai, Konsep Minimalis Modern

Digelar secara virtual dipandu oleh jurnalis TribunnewsSultra.com, Sitti Nurmalasari dari Studio Lantai 2 Kantor TribunnewsSultra.com.

Noer Adi mengatakan, Korps Adhyaksa di bidang intelijen sendiri diberi amanah untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.

Salah satunya dengan melakukan sosialisasi regulasi, penyuluhan hukum, pendampingan hukum dan secara aktif melakukan koordinasi dengan media.

"Kita punya program Jaksa Menyapa, program ini adalah berupa dialog interaktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata Noer Adi dalam paparannya.

Ia menjelaskan pemahaman dimaksud yakni mengenai cara masyarakat memandang hukum, melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma hukum.

Baca juga: Polda Sultra Paparkan Tantangan Menjaga Kamtibmas untuk Menjamin Investasi dan Pembangunan

Hal yang paling penting adalah, program ini bisa membentuk pola pikir, etika dan perilaku masyarakat sesuai dengan regulasi undang-undang.

Sehingga akan tercapai masyarakat madani, sadar, dan patuh hukum yang dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat.

"Bukan hanya dipandang sebagai hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai sebagai hukum yang mengandung anasir berupa norma sosial, budaya, agama, dan dianggap salah satu unsur hukum," katanya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved