Berita Sulawesi Tenggara

AJI Kendari - IJTI Sultra Kecam Satpol PP dan Polisi Pelaku Dugaan Kekerasan Jurnalis Saat Demo

AJI Kendari dan IJTI Sultra mengecam tindakan dugaan kekerasan yang dialami seorang jurnalis.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
Fadli Aksar/TribunnewsSultra.com)
Seorang jurnalis bernama La Ode Deden Saputra dari media JPNN saat dikerubuti sejumlah Satpol PP usai dianiaya. (Foto: Fadli Aksar) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - AJI Kendari dan IJTI Sultra mengecam tindakan dugaan kekerasan yang dialami seorang jurnalis.

Tindakan kekerasan itu dilakukan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian saat demonstrasi di depan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra.

Diketahui, seorang jurnalis dari media JPNN, La Ode Muhammad Deden Saputra menjadi korban dugaan pemukulan Satpol PP saat meliput demo, pada Kamis (10/2/2022) siang.

Akibatnya, alat peliputan La Ode Muhammad Deden Saputra rusak usai dipukul seorang polisi pamong praja bernama La Ode Boner.

Selain itu, kepala Deden Saputra terasa sakit dan kacamata yang dikenakan saat liputan pecah setelah dipukul sejumlah polisi dan Satpol PP.

Baca juga: Jurnalis Dianiaya Satpol PP & Polisi Saat Liput Demo Tolak Anak Gubernur Sultra Nyalon Ketua HIPMI

Koordinator Divisi Advokasi AJI Kendari, La Ode Kasman Angkosono mengecam aksi dugaan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP Sultra dan beberapa oknum kepolisian.

"Tindakan dugaan kekerasan yang dilakukan oknum-oknum tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun," kata La Ode Kasman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2/2022).

Ia juga menyayangkan tindakan beberapa oknum kepolisian yang malah ikut terprovokasi berupaya menyerang jurnalis.

Kata La Ode Kasman Angkosono, oknum polisi seharusnya mengamankan, bukan malah berusaha menyerang jurnalis.

"Karena tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat," tegasnya.

Baca juga: CEO Tribun Network Dahlan Dahi Sebut Jurnalis Dilahirkan Tuhan Untuk Mengabdi Kepada Publik

Koordinator Divisi Advokasi IJTI Sultra, Mukhtaruddin menegaskan, penghalang-halangan kerja jurnalis merupakan tindak pidana sekaligus mengancam kebebasan pers.

"Karena jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," jelasnya.

Ia menjabarkan, dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers diatur mengenai ketentuan pidana yang menghalang-halangi kerja jurnalis.

Pria yang karib disapa Utha bilang, siapapun yang menghalang-halangi kerja jurnalis dapat dipidana paling lama dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved