Berita Kendari

Pemkot Kendari Tindak Tegas ASN Malas, Beri Sanksi Turun Jabatan hingga Pemberhentian

Kepala BKPSDM Kendari Sudirham mengatakan para ASN yang kurang aktif diberi sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat.

Istimewa
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir pimpin upacara pagi ASN se Kota Kendari, di kantor Wali Kota Kendari, Senin (3/1/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Kendari tindak tegas ASN malas kerja hingga sering bolos saat jam kerja.

Kepala BKPSDM Kendari Sudirham mengatakan para ASN yang kurang aktif diberi sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

"Peraturan disiplin PNS ini semua sama saja, jadi bukan hanya guru tapi seluruh PNS, ada kedokteran, penyuluh dan masih banyak lagi," kata Sudirham kepada TribunnewsSultra.com, saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Baca juga: TERBARU Aturan Kerja ASN Seluruh Indonesia Masa Pandemi-19 Tahun 2022

Sudirham menyampaikan dalam PP 94 tahun 2021 tersebut secara jelas memberikan gambaran disiplin kerja ASN yang masuk kerja.

"Apabila yang bersangkutan tidak hadir selama 26 hari secara akumulatif selama setahun, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berat," bebernya.

Sanksi berat diantaranya, yang pertama penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, kedua pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 1 tahun.

Baca juga: Sekda Sultra Sebut Penyetaraan Jabatan Fungsional Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme ASN

Serta yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Sementara untuk sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan maupun 1 tahun.

Sedangkan sanksi ringan, berupa teguran lisan, tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sudirham membeberkan jika sepanjang 2021 dari hasil evaluasi terakhir, kehadiran ASN di Kota Kendari cukup bagus yakni di atas 80 persen berdasarkan data kehadiran absensi.

Namun, tak sedikit pula pihaknya menjaring ASN yang melanggar PP 94 Tahun 2021 tersebut dengan memberikan sanksi.

Baca juga: Perda Pasar di Kendari Belum Rampung, Wali Kota Sulkarnain Kadir Beberkan Penyebabnya

"Banyak yang sudah kena sanksi ada sanksi penundaan penerimaan gaji, penundaan kenaikan berkala bahkan ada yang sudah kami berhentikan," jelasnya.

Ia berharap hal serupa tidak terulang di tahun 2022, maka dari itu pihaknya mengantisipasi dengan memaksimalkan tugas tim penilai BKPSDM melakukan evaluasi terhadap keaktifan dan produktifitas para ASN.

"Kita punya evaluasi regular jadi penilaian kinerja itu sangat efektif di dalam melihat keaktifan dan produktivitas ASN Kota Kendari, dan sekarang ini pun dalam tahap evaluasi," ucapnya.

"Jika dulu penilaian kinerja itu ditentukan oleh yang bersangkutan, sekarang yang bersangkutan mengajukan untuk dinilai oleh tim penilai dan di-review oleh BKPSDM," tutupnya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved