Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

DPRD Sulawesi Tenggara Dukung Langkah Pemerintah Warning Perusahaan Tambang Belum Lapor RKAB 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) mendukung langkah pemerintah mewarning perusahaan tambang yang belum lapor RKAB 2022.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra), Aksan Jaya Putra 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) mendukung langkah pemerintah mewarning perusahaan tambang yang belum lapor RKAB 2022.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra, mengatakan DPRD Sultra mendukung upaya tersebut sebagai instrumen perusahaan tambang sebelum melakukan operasi pertambangan.

Selain itu, dia menilai sebagai pengawasan pemerintah agar tidak terjadi lagi perusahaan tambang yang menunggak pembayaran izin kawasan pertambangan.

"Tentu kami dukung upaya itu, karena imbasnya kalau tidak menyampaikan RKAB nanti dan perizinan bisa dicabut," kata Aksan Jaya Putra saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (10/1/2022).

Dirinya beranggapan bahwa pemerintah seharusnya melihat terlebih dulu masalah yang ada di beberapa perusahaan itu sehingga tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2022.

Baca juga: Peresmian Anjungan Teluk Kendari Rencana Digelar Februari 2022, Pengerjaan Capai 100 Persen

"Jadi tidak bisa dilihat sebelah mata. Sehingga harus diketahui apa yang terjadi terkait perusahaan yang belum menyampaikan RKAB 2022," ucapnya.

Menurutnya, tentu masalah perusahaan yang belum menyampaikan RKAB bukan karena niat perusahaan, tapi juga ada masalah yang bisa saja dihadapi perusahaan.

"Seperti perizinan usaha untuk eksploitasi kawasan pertambangan dan perusahaan yang izin usaha pertambangan (IUP) masuk dalam kawasan hutan," kata Aksan Jaya Putra.

Sehingga, sebelum melakukan pengerjaan, katanya, harus mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), apalagi pengurusan izin memakan waktu yang cukup lama karena pengurusannya di pusat.

"Jadi bagaimana mau ajukan RKAB kalau belum punya IPPKH, atau bagaimana mau kerja kalau izin penggunaan kawasan hutan belum ada," jelasnya.

Baca juga: Kadis ESDM Sultra Andi Azis Tak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Izin Tambang

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved