Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Contoh PT Toshida di Sulawesi Tenggra, Anggota DPRD Sultra Ini Sebut Pencabutan Ijin Tambang Tepat

Mencontohkan PT Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara, anggota DPRD Sultra ini menyebut bahwa pencabutan izin perusahaan pertambangan, sudah tepat.

Penulis: Laode Ari | Editor: Risno Mawandili
Istimewa
ILUSTRASI Operasi yang dilakukan perusahaan pertambangan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Mencontohkan PT Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara, anggota DPRD Sultra ini menyebut bahwa pencabutan izin perusahaan pertambangan, sudah tepat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 pada 7 Januari 2022, sudah mencabut 192 izin operasi perusahaan tambang.

Dari 192, empat izin usaha perusahaan pertambangan yang dicabut berada di Sulawesi Tenggara.

Yakni PT Sultra Raya Tambang (992,73 Ha), PT Toshida Indonesia (5.265,70 Ha), PT Sinar Ceria Sejati (10.885,00 Ha), dan PT Bumi Buton Delta Megah (404,44 Ha).

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Golkar, Aksan Jaya Putra mengatakan, pencabutan izin perusahaan pertambangan merupakan upaya penetiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra (AJP).
Anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra (AJP). (TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari)

Dengan tujuan setelah IPPKH tertib, penghasilan daerah dari sektor pajak pertambangan bisa meningkat.

"Saya pikir salah satu cara untuk me-warning mereka untuk menyelesaikan perijinan supaya tidak di cabut pengoperasiannya," kata Aksan saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (10/1/2022).

Baca juga: DPRD Sulawesi Tenggara Dukung Langkah Pemerintah Warning Perusahaan Tambang Belum Lapor RKAB 2022

Pria yang akrab disapa AJP ini menjabarkan, pencabutan izin merupakan upaya pemerintah agar perusahaan taat bayar pajak.

Tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penunggakan retribusi pajak, seperti di Sulawesi Tenggara yang nominalnya mencapai┬ámiliaran rupiah.

Pasalnya penunggakan pajak bisa berujung pada masalah pidana, seperti yang dialami oleh PT Toshida Indonesia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved