Bisnis PCR, Firli Bahuri Jamin KPK Usut Dugaan Keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir

Firli Bahuri mengatakan, kini KPK tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu. Firli Bahuri mengatakan pihaknya telah menerima laporan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri | Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.

Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.

Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara soal tudingan main bisnis tes PCR.
Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara soal tudingan main bisnis tes PCR. ()

Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."

"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.

Selanjutnya, dari kerjasama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.

Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.

Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.

Baca juga: Polda Sultra Didesak Hentikan Dugaan Pencurian Ore Nikel di Lahan Milik PT PGWL & PT BGUR di Konut

Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.

Soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.

"Ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama."

"Pemberlakuan tes PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibar peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," tutur dia.

Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.

Halaman
1234
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved