Breaking News:

Opini

Urgensi Mengatur Bazar Kampanye Untuk Mencegah Politik Uang

Istilah bazar diperkenalkan malalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

Editor: Risno Mawandili
Handover
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sitti Rakhman SP MM. 

Opini: Sitti Rakhman SP MM
Penulis adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Istilah bazar diperkenalkan malalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

Tepatnya disebut pada dalam Pasal 51  ayat (1), peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain, dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial, meliputi bazar, donor darah, dan atau hari ulang tahun.

Semetara dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, tidak ada disebutkan istilah bazar. Lebih tepatnya, bazar kampanye dalam pesta demokrasi mulai diperkenalkan pada Pemilu 2019.

Bazar sendiri dalam pengertian kbbi, diartikan sebagai pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari.

Berupa pameran dan pertunjukan barang-barang kerajianan, makanan, dan sebagaianya yang hasilnya untuk amal.

Atau dengan kata lain, bazar adalah pasar amal. 

Bazar dalam PKPU  Nomor  23 tahun 2018  dan PKPU Nomor 11 tahun 2020 tak disebutkan sebagai bazar murah.

Baca juga: Tiga Hari Lagi Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Sama Rata di Semua Wilayah PPKM Level 3

Tidak masalah kalau bazar dalam kepentingan amal. Tetapi bazar dalam pengertian pasar menimbulkan berbagai penafsiran dalam konteks penerapan kampanye.

Bukannya pasar itu sendiri adalah proses transaksi yang menghasilkan keuntungan? Ketika pasar merugi apa dapat dikatakan sebagai bazar?

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved