Puluhan Pemuda Muna Barat Tuntut Kejati Sultra, Selediki Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Puluhan pemuda asal Kabupaten Muna Barat (Mubar) datangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra.

Para pemuda tersebut tergabung dalam Bakin Sultra dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Mubar.

Sebelumnya puluhan pemuda Mubar tersebut menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sultra, Senin (11/10/2021).

Puluhan pemuda asal Kabupaten Muna Barat itu menduga adanya mafia proyek di daerah Muna Barat diduga terjadi di beberapa dinas.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Mubar saat aksi, Muh Olland Efendi mengatakan ada dugaan mafia proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Pemerintah Daerah Muna Barat diduga terjadi dibeberapa dinas.

Baca juga: Bunuh Bayi Hubungan Gelap yang Baru Saja Dilahirkan, Wanita Muda Ini Bawa Mayat ke Rumah Pacar

 Muh Olland Efendi bersama rekan pemuda Mubar lainnya meminta Kejati Sultra segera memeriksa Kepala ULP Muna Barat.

"Karena hingga saat ini, website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mubar tidak aktif," katanya saat ditemui, Selasa (12/10/2021).

Kata Muh Olland Efendi tidak aktifnya website resmi pemerintah tersebut, ia menduga bertujuan untuk pemufakatan jahat dalam melakukan monopoli tender kepada orang-orang tertentu.

Menurutnya, akibat tidak aktifnya website LPSE Mubar ini maka otomatis tak ada proses lelang yang terjadi.

"Tetapi anehnya, kontrak pekerjaan malah berjalan," ungkapnya.

Muh Olland Efendi menerangkan dengan keanehan pengerjaan proyek yang tetap berjalan itu, meminta Kejati mengusut tuntas hal tersebut.

"Mereka yang memenangkan lelang ini menggunakan apa, Tentu, Kejaksaan Tinggi Sultra harus turut menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muna Barat," jelasnya.

Baca juga: KPP Kendari Kendari Lanjutkan Pencarian Nelayan Hilang di Laut Buton Selatan, Dibantu Nelayan

"Mengenai masalah jaringan itu hanya alasan saja, buktinya Muna Barat bisa menggelar tes CPNS dengan jaringan yang bagus," lanjutnya menerangkan.

Selain melapor di Kejati Sultra, dengan kasus yang sama, kata Muh Olland Efendi pihaknya juga akan mengadu ke Inspektorat Provinsi Sultra.

"Meminta agar Inspektorat segera melakukan investigasi di lapangan dan rencananya kami juga akan melaporkan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan supervisi dan monitoring," tuturnya.

Hingga saat ini dikonfirmasi, belum ada keterangan resmi dari ULP Muna Barat terkait aduan puluhan mahasiswa tersebut. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)