Breaking News:

OTT di Koltim

Ketua Demokrat Sultra Muh Endang Minta Ali Mazi dan Lukman Abunawas Ambil Langkah Cepat di Koltim

“Jika tidak, maka Koltim terancam dipimpin pelaksana tugas (Plt)  selama kurang lebih 4 (empat) tahun”. kata Endang.

Penulis: Laode Ari | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang 

TRIBUNNEWSSULTRA. COM, KENDARI - Ketua Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muh Endang meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra segera mengambil keputusan terkait OTT KPK Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Sebelumnya, Andi Merya Nur dan 5 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Selasa (21/09/2021) kemarin.

Endang mengatakan, OTT KPK terhadap Bupati Koltim Andi Merya Nur, mengharuskan daerah itu kini dipimpin pejabat sementara hingga beberapa tahun.

Sebab kursi wakil bupati di Kolaka Timur belum terisi pejabat definitif. Sehingga kepemimpinan diambil oleh Sekda Koltim dengan status pelaksana tugas.

“Jika tidak, maka Koltim terancam dipimpin pelaksana tugas (Plt)  selama kurang lebih 4 (empat) tahun”. kata Endang.

Baca juga: Detik-detik Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Dibawa KPK ke Jakarta

Endang menjelaskan, meski Bupati Andi Merya Nur belum terbukti sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut.

Namun, kata dia, sangat jarang pejabat yang terlibat OTT KPK kemudian bisa bebas atau divonis tidak bersalah.

Hal ini karena OTT yang dilaksanakan KPK selama ini selalu pruden dan rekor 100 persen terbukti.

"Ini tentu saja bukan bermaksud mendahului proses hukum terhadap Meri dan kawan-kawan, kita berharap mereka tidak bersalah, tapi berkaca dari rekor proses hukum OTT KPK selama ini, " jelas Endang.

Mantan Anggota DPRD Sultra ini, mengatakan, jika hal tersebut terbukti, maka Kolaka Timur akan dipimpin pejabat pelaksana hingga 2024.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved