Breaking News:

Politisi Senior Golkar Dukung Usulan Walikota Baubau Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Mantan Ketua Komisi I DPR-RI ini menyebut, pilkada langsung adalah demokrasi "salah kaprah" ala Amerika yang dipaksakan berlaku di Indonesia.

Editor: Risno Mawandili
TribunnewsSultra.com
Politisi senior Golkar Yasril Ananta Baharuddin 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,BAUBAU - Politisi senior Golkar Yasril Ananta Baharuddin (65), mengaku berada dalam barisan pendukung mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh wakil rakyat di DPRD, bukan pemilihan langsung oleh rakyat seperti 16 tahun terakhir.

"Saya satu barisan dengan Pak Walikota Baubau, soal Pilkada. Biayanya terlalu besar dan merusak tatanan permusyawaratan dan nilai-nilai demokarsi ala Nusantara," kata Yasril seusai diskusi Strategis Tim Percepatan Pembangunan Strategis bersama Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, di Rumah Jabatan Wali Kota, bilangan Jl Balai Kota, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/9/2021).

Mantan Ketua Komisi I DPR-RI ini menyebut, pilkada langsung adalah demokrasi "salah kaprah" ala Amerika yang dipaksakan berlaku dalam masyakat komunal Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai musyawarah.

"Itukan gagasan yang dibawa alumni Amerika dirjen otoda (Ryass Rasyid, dan Alifian Mallarangeng)," ujar Sekjen Centris Asia Pacific Democrats International (CAPDI) (2015-2019) ini.

Walikota Baubau Abdul Sajid Tamrin alias AS Tamrin
Walikota Baubau Abdul Sajid Tamrin alias AS Tamrin (TribunnewsSultra.com)

Dialog itu juga dihadiri Gubernur Lemhanas (2001-2005) sekalugus Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Kota Baubau Prof Dr Ermaya Suradinata (67), guru besar budaya UI Prof Dr Susanto Zuhdi MA, antropolog Unhas
Dr Tasrifin Tahara dan Budayawan dan praktisi media komunikasi Ade Muftin.

Saat diskusi itu, Walikota Baubau Abdul Sajid Tamrin (70) melontarkan kembali penolakannya atas sistem demokarsi lima tahunan daerah.

AS Tamrin menyebut, UUD 1945 menyebutkan sistem demokrasi Indonesia digagas dengan pemilihan Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat.

"Jadi bukan rakyat yang memlilih langsung pemimpin, melainkan dari musyawarah wakil mereka yang mereka pilih di DPR, DPRD saat pemilu legislatif," ujar politisi senior PAN Sultra ini.

Di mata mantan pejabat eselon I di badan pertanahan negara ini, pilkada langsung hanya memantik politik transaksional di masyarakat.

Baca juga: Ahli ke Wali Kota Baubau: Buat Perwali Dukung Potensi SDM, Investasi, Budaya & Wisata

Pilkada langsung tiap lima tahun secara langsung juga menanamkan nilai materialistik dan pragmatik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved