Jika Tak Terima Bansos, Ketua DPRD Kendari: Warga yang Berhak Bisa Adukan ke DPRD

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, Subhan ST berharap pembagian bantuan sosial (bansos) di Kota Kendari tepat sasaran.

Subhan meminta jika ada masyarakat yang tidak menerima bansos, tetapi layak atau termasuk kriteria penerima untuk mengadu ke DPRD Kendari.

"Jadi kita mengawasi bagaimana data calon penerima dan penyalurannya sudah sejauh apa. Itu kami sudah bertemu pemerintah kota sehingga kita sudah pertanyakan itu semua," ucap Subhan setelah rapat paripurna, Jumat (6/8/2021) kemarin.

"Jika ada yang belum menerima BST silahkan laporkan, yang penting memenuhi kriteria dan belum mendapatkan bantuan sejenis," lanjutnya.

Bukan hanya masyarakat kurang mampu, karyawan yang di PHK juga boleh melaporkan jika belum menerima bantuan akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Keadaan seperti ini tidak luput dari pantauan kami. Kami terus mengawasi terkait penyaluran bansos ini," ungkap Politisi PKS ini.

Baca juga: Sinopsis Film Fear Street Part Three: 1666, Kebenaran Teror Sihir Sarah Fier Terbongkar

Subhan mengungkapkan, sepanjang penyaluran bansos atau BST ini, pihaknya belum menerima aduan masyarakat.

"Tetapi kita terus mengikuti perkembangannya. Seperti dari pemberitaan atau media lainnya," ucap Ketua DPRD Kota Kendari.

Ia berharap semua harus dilakukan sesuai sistem yang berlaku. Sehingga yang berwenang menyalurkan BST ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik.

Bantuan Sosial Tunai

Kepala Kantor Pos Kendari Surya Hambali menjelaskan pada penyerahan BST tahap 14 dan 15 ini Kota Kendari mendapatkan kuota sebanyak 13.932 KPM.

Jumlah ini berkurang sebanyak 604 KPM dari kuota sebelumnya.

“20 persen dari 69.285 tepatnya 20,11 persen adalah alokasi Kota Kendari sebanyak 13.932 KPM turun dari tahap 12 dan tahap 13 turun ada 604 KPM, mudah-mudahan ada tambahan lagi karena ini tahap pertama untuk wilayah tiga,” katanya, Selasa (27/7/2021).

Dia menambahkan realisasi tahap 12 dan 13 sebesar 94 persen atau masih ada 847 KPM yang belum mengambil dan datanya sudah disebar je sejumlah pihak terkait.

Dia menambahkan untuk memudahkan penyaluran, selain di kantor pos, pihaknya juga melakukan penyaluran pada sejumlah komunitas, termasuk membawa langsung pada penerima seperti usia lanjut, sakit dan difabel.

Baca juga: Info BMKG: Sabtu 7 Agustus 2021, 6 Wilayah Sulawesi Tenggara Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem