PPKM Kendari
PPKM Level 3 Kendari Dinilai Berdampak Buruk, Mahasiswa Blokade Jalan Menuju Kantor Wali Kota
Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari demonstrasi dan memblokade akses jalan menuju Kantor Wali Kota Kendari.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Laode Ari
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRAM.COM, KENDARI - Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari demonstrasi dan memblokade akses jalan menuju Kantor Wali Kota Kendari.
Demonstrasi ini berlangsung, Senin (02/08/2021) di Jalan Abunawas, sekira pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang.
Para mahasiswa blokade jalan menuju kantor wali kota ini buntut perpanjangan PPKM level 3 Kendari.
Demonstrasi ini dilakukan gabungan Aliansi Pemuda Pemerhati Keadilan Masyarakat (PPKM).
Baca juga: Dampak PPKM, Disnaker Kendari Terima Aduan Sejumlah Perusahaan yang Mulai PHK Karyawan
Para demonstran terlihat membakar ban bekas tepat di depan pintu masuk Kantor Wali Kota. Namun mendapat pengawalan ketat dari satuan polisi pamong praja dan pihak kepolisian.
Dalam tuntutannya mereka menganggap, kebijakan ini, memberikan dampak yang semakin buruk bagi rakyat dimasa pandemi Covid-19.
Percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya mengutamakan perlindungan kepentingan imperialis dan tuan tanah besar.
Koordinator lapangan, Sahril Gunawan dalam orasinya, adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Level 3, benar membuat para pelaku usaha kecil dan pekerja non formal hampir kehilangan mata pencahariannya.
"Dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari baik dari segi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan hingga jaminan keberlangsungan hidup di masa mendatang yang masih penuh dengan
ketidak pastian," katanya.
Baca juga: Dampak PPKM Level 3 Kendari, PT YAP Jaya Perkasa Salurkan Bansos untuk 300 Karyawan yang Dirumahkan
Bahkan, akibat PPKM level 3, adanya bantuan sosial yang diharapkan dapat memperpanjang nafas demi bertahan hidup pun hingga kini juga tidak kunjung tiba.
"Kami selaku pelaku usaha kecil dan pekerja non formal tidak banyak masuk dalam kategori warga tidak mampu dan juga bukan seorang pekerja formal yang bekerja di perusahaan yang terdaftar dalam skema BPJS," ucap Sahril.
Namun tak ditemui Wali Kota Kendari dan Sekertaris Kota, sejumlah masa kemudian bergeser menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. (*)
(TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab)
![[FULL] Dosen HI: Kalimat Pertama Prabowo di PBB Harus soal Palestina, Kalau Tak Berani, Kita Kacau](https://img.youtube.com/vi/pXQmadJxiIE/mqdefault.jpg)
