Komisi X DPR RI Desak Mendikbud Ristek Ambil Langkah Terkait Kasus Rangkap Jabatan Rektor UI

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Kasus dugaan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Univeristas Indonesia (UI) Ari Kuncoro tengah menjadi perbincangan hangat.

Dugaan rangkap jabatan ini mencuat tidak lama setelah pihak rektorat UI memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terkait poster 'Jokowi: The King of Lip Service.'

Adapun Ari Kuncoro selaku Rektor UI disebut juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hal ini pun menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah.

Baca juga: Buat Poster Jokowi: The King of Lip Service, BEM UI Dipanggil Pihak Rektorat

Ia mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim agar mengambil sikap atas kasus dugaan pelanggaran tersebut.

Sebab, Mendikbud Ristek turut menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja rektor, serta mengangkat dan memberhentikan rektor.

"Sebagai PTN Berbadan Hukum, UI memiliki Majelis Wali Amanat yang bertugas antara lain melakukan penilaian kinerja rektor, juga mengangkat dan memberhentikan rektor. Dalam MWA tersebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menjadi salah satu anggota," kata Himmatul Aliyah kepada Tribunnews.com, Kamis (1/7/2021).

"Jadi saya mendorong agar Mendikbud Ristek melalui MWA UI melakukan langkah-langkah atas pelanggaran yang dilakukan Rektor terhadap PP tersebut," sambungnya.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Julukan The King of Lip Service yang Dilontarkan BEM UI: Bentuk Ekspresi Mahasiswa

Lebih lanjut, Himmatul mengatakan bahwa pejabat Perguruan Tinggi harus tunduk pada statuta Perguruan Tinggi.

Apalagi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum memiliki statuta yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI pasal 35 huruf c menyebutkan bahwa Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Sehingga, kata dia, Rektor UI saat ini yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI jelas melanggar aturan tersebut.

Baca juga: Rektor UI Jabat Komisaris BUMN Kini Diributkan Usai Panggil BEM UI, Ari Dilarang Rangkap Jabatan?

"Pada pasal 55 ayat (1) PP yang sama menyebutkan, 'Warga UI yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'," jelas Himmatul.

Selain itu, rangkap jabatan tersebut juga melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada pasal 17 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa pelaksanan pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris.

Anggota BKSAP DPR RI itu menjelaskan sebagai perguruan tinggi negeri yang berjenis Badan Hukum, UI adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik sehingga rektor dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris.

"Menjabat sebagai komisaris yang merangkap sebagai pejabat lain juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 33 UU tersebut menyebutkan bahwa anggota komisaris dilarang rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan," imbuhnya.

Baca juga: DPR Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Belum Cairkan Insentif Nakes

Oleh karena itu, Himmatul mengatakan saat ini kita memiliki pekerjaan rumah besar untuk berbenah memperbaiki kualitas perguruan tinggi kita.

Mengingat beberapa tahun terakhir ini peringkat perguruan tinggi Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, di bawah Thailand, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam dan Filipina.

UI sebagai kampus terbaik di Indonesia menduduki peringkat 194 dunia versi The Times Higher Education (THE), menurun dari tahun lalu yang berada di peringkat 162.

Himmatul pun mendorong Kemendikbud Ristek segera bersikap.

"Kemendikbud Ristek dan pemimpin perguruan tinggi harus mengambil langkah atas situasi-situasi yang tidak mengarah pada, atau bahkan dapat menurunkan, mutu perguruan tinggi kita," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi X Dorong Mendikbudristek Bersikap Atas Pelanggaran Rangkap Jabatan Rektor UI

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya)