Kemenag Sultra Jamin Jamaah yang Telah Melunasi Biaya Haji Langsung Diberangkatkan Tahun Depan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara (Sultra) menjamin calon jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) akan langsung diberangkatkan pada Ibadah Haji 2022 mendatang.

Hal itu diberlakukan seusai calon jemaah haji baik reguler dan Khusus batal diberangkatkan menyusul kebijakan pemerintah yang meniadakan Ibadah Haji 2021 .    

"Untuk setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh Jemaah Haji yang bersangkutan,"ucap Basri melalui via telepon. Minggu (7/6/2021).

Baca juga: Menag Sebut Belum Ada Kepastian Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Pemerintah Arab Saudi

Basri menyebut uang jamaah haji yang telah disetorkan aman.

Indonesia tak punya utang atau tagihan yang belum dibayarkan terkait haji, terkait dengan soal tagihan yang belum dibayar itu hoax.

Kesehatan dan Keselamatan

Sebelumnya, Kemenag Sultra menyebut kesehatan dan keselamatan jamaah haji menjadi faktor penting dari keputusan pemerintah meniadakan pelaksaan ibadah Haji tahun ini.

Apalagi ditengah pandemi saat ini, kondisi jamaah harus sehat ketika hendak menunaikan Ibadah Haji.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sultra Muh Basri.

Basri menjelaskan penundaan tersebut untuk mencegah klaster baru, apalagi saat ini ada virus varian baru yang hampir melanda di seluruh negara di dunia.

"Jadi bukan pelarangan namun penundaan keberangkat jamaah haji, karena beberapa alasan," ucap Basri melalui via telepon. Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Rangkuman Kabar Persiapan Ibadah Haji 2021: Menag Temui Presiden Jokowi Hari Ini

Penundaan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

"Jadi dalam keputusan tersebut Kemenag RI  sudah melalui kajian yang mendalam, hal itu telah dibahas dengan Komisi VIII DPR pada Juni 2021," Tegas Basri.

Dengan adanya keputusan tersebut Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemenag bersama stakeholder lainnya akan melakukan sosialisai terkait kebijakan penyelenggaran Ibadah Haji.

"Mengingat jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan" kata Basri.

Basri menyebut Agama Islam mengajarkan bahwa menjaga jiwa merupakan kewajiban yang harus diutamakan.

Ibadah Haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang nantinya akan berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru.

Kondisi itu berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi.

Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan.

Kemudian penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam.

Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)