Berita Sultra

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Tegur Anak Buah: Jika Seperti ini Buang di Laut Banda Saja

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Ali Mazi menyebut jika OPD Sultra masuk dalam Struktur militer maka bisa dibuang dilaut banda.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Laode Ari
Istimewa
Ali Mazi saat memimpin rapat Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Covid-19 Sultra di Ruang Pola Bahteramas, Senin (31/5/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dengan sebaik mungkin dalam menjalankan tugas terutama penanganan wabah Covid-19.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Ali Mazi menyebut jika OPD Sultra masuk dalam Struktur TNI/Polri maka dibuang di laut banda saja.

"Tak ada koordinasi antar OPD lebih parahnya tak pernah memberikan laporan kepada gubernur, jika modelnya seperti ini OPD Sultra dibuang di Laut Banda saja," kata Ali Mazi.

Baca juga: Gubernur Ali Mazi dan DPRD Sulawesi Tenggara Sepakati Perubahan RPJMD 2018-2023

Baca juga: Lima Alasan Gubernur Sultra Ali Mazi Mengubah RPJMD, Salah Satunya Gegara Covid-19

Ali Mazi menyebut tak ada toleransi dengan pandemi Covid-19, semua OPD harus bekerja sebaik mungkin sesuai tugasnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut Ali Mazi meminta kepada Dinas Kesehatan Sultra agar percepatan vaksinasi jangan ada penundaan lagi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra pun diminta Gubernur agar berperan aktif dalam edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan.

Bahkan parahnya informasi Sulawesi Tenggara tak pernah terdengar baik dari daerah sendiri maupun diluar Sultra.

"Jadi saya bersama Wagub Sultra seperti anak ayam yang kehilangan induk, tak ada yang urusin kami dalam pekerjaan, belum lagi berbicara mengenai pelayanan di rujab bisa dibandingkan dengan gubernur lain sangat jauh berbeda," ujar Ali Mazi.

Ali Mazi mengatakan para OPD jangan hanya ada keperluan untuk tanda tangan datang ke rujab atau ke kantor gubernur menemuinya.

Biasakan untuk selalu memberikan informasi dan laporan kepada Gubernur, ada kejadian kepala dinas tiba-tiba pergi tanpa memberitahu atau izin kepada gubernur.

Baca juga: Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tenggara Beri Santunan Rp8,7 Miliyar Untuk Korban Lakalantas

Ali Mazi mempertanyakan model birokrasi apa model seperti ini, tak ada koordinasi antar satu dengan yang lainnya terutama kepada gubernur.

"Disaat kami lagi butuhkan kepala OPD ada di Kolaka Utara ada diluar daerah tanpa sepengetahuan saya selaku gubernur, nanti kalo diganti protes lagi," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas sudah bekerja dengan sebaik mungkin.

Namun yang perlu dipertanyakan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah bagaimana kinerjanya, Ali Mazi meminta kedepan para OPD serius dalam bekerja.

Banyaknya kepala OPD dengan jumlah 53 orang.

"Masa kerja saja tidak bisa," ucap Ali Mazi saat memimpin rapat Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Covid-19 Sultra. Senin (31/5/2021).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Bahteramas pukul 16.30 wita Kantor Gubernur Sultra di Kompleks Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Posko Satgas 

Kondisi posko Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini tak lagi terawat, berbagai permasalahan yang terjadi salah satunya infrastruktur yang tak kunjung dibenahi.

Listrik padam serta wifi mati hal ini karena infrastruktur yang tak kunjung dibenahi tersebut mengakibatkan posko Satgas Covid-19 terbengkalai.

Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 akhir ini mulai menurun.

Dengan penurunan angka Covid-19 di Sultra kinerja Satgas pun juga ikut menurun.

Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Ali Mazi pada saat memimpin rapat Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Covid-19 Sultra. Senin (31/5/2021).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tenggara Baru Mencapai 21 Persen Per 27 Mei 2021

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Bahteramas pukul 16.30 wita Kantor Gubernur Sultra di Kompleks Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Perlu diketahui biaya Satgas Covid-19 berakhir di bulan April, BPBD telah mengajukan anggaran di bulan Maret, namun hingga saat ini belum terealisasi," Kata Ali Mazi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra selaku koordinator dengan anggaran yang belum terealisasi mengakibatkan listrik mati dan wifi mati.

Ali Mazi meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Nur Endang Abbas, pihak Inspektorat dan juga BPKAD anggaran tersebut jangan dianggap mainan.

Hal itu guna perbaikan infrastruktur serta pencegahan pandemi Covid-19, jangan sampai Sultra masuk dalam zona merah penularan Covid-19.

Menurut Ali Mazi anggaran tersebut jangan terus dirubah, Gubernur mengingatkan agar anggaran tersebut jangan digunakan untuk pribadi.

Karena anggaran tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama terutama untuk kesehatan masyarakat Sultra.

"Harusnya kita malu yang sebelumnya posko gugus tugas itu bagus, terarah dan tertib saat ini malah acuh tak acuh bahkan ada petugas yang tak makan," 

Hal ini sangat miris, bagaimana jika hal seperti itu dibiarkan kemudian Presiden RI Joko Widodo datang berkunjung di posko Satgas, bagaimana pertanggungjawabannya.

Baca juga: BPK Temukan Laporan Hibah Vaksin dan Donasi Covid-19 Tak Tertib di Pemkot Kendari, Tetap Raih WTP

Ali Mazi meminta agar anggaran BTT dapat digunakan karena Covid-19 merupakan bencana darurat yang harus dicegah dan harus ditangani.

Negara memberikan anggaran tersebut agar digunakan sebaik mungkin terutama dalam rangka pencegahan Covid-19.

"Anggaran tersebut jangan disimpan saja harus digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi," ucap Ali Mazi.

Ali Mazi meminta kepada Kepala BPKAD Isma agar posko Satgas dibayar segera listriknya, kemudian ditata kembali.

Petugas di posko harus diberikan pelayanan yang layak jangan sampai mati karena kelaparan bukan lagi karena covid-19, parahnya saat bulan puasa petugas di posko buka puasa dengan pepaya.

"Parahnya sekarang kita lagi giatnya pencegahan malah ada pengurangan petugas dari 100 orang menjadi 70 orang apa alasannya?," kata Ali Mazi

Ali Mazi menyebut yang perlu diwaspadai adalah klaster baru covid-19 yang berasal dari Negara India, hal itu yang wajib diantisipasi oleh pemerintah.

"Jangan pernah menganggap pandemi telah selesai walau di Sultra telah menunjukkan angka penurunan yang signifikan," ucap Ali Mazi, Minggu (31/5/2021).

Ali Mazi meminta kepada Satgas Covid-19 untuk lebih giat lagi dalam pencegahan pandemi ini.

Perlunya peningkatan kinerja dengan kerja yang efektif, efisien dan lebih terukur, Ali Mazi merasa bangga serta bersyukur penanganan Covid-19 pada bulan puasa sudah berjalan dengan baik.

Namun jangan menganggap hal tersebut sebagai pencapaian terbaik, kinerja terus ditingkatkan guna pencegahan serta jangan mudah terlena. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved