Breaking News:

Gejolak Partai Demokrat

Menkumham Tolak KLB Moeldoko, DPC Demokrat Kendari Sebut Sudah Optimis, Jika Sah Jadi Polemik

Suri Syahriah mengatakan, sudah memprediksi pemerintah bakal menolak pengesahan SK Kepengurusan Demokrat KLB Deli Serdang.

Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Fadli Aksar
Handover
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Kendari Suri Syahriah Mahmud menyebut jika KLB Moeldoko disahkan maka menjadi polemik. Respon itu diutarakn setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat versi Moeldoko, Rabu (31/3/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Kendari Suri Syahriah Mahmud menyebut jika KLB Moeldoko disahkan maka menjadi polemik.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menolak KLB Demokrat versi Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Suri Syahriah mengatakan, sudah memprediksi pemerintah bakal menolak pengesahan SK Kepengurusan Demokrat KLB Deli Serdang.

"Dari awal sudah optimis akan ditolak karena tidak sesuai AD/ART partai. Kemudian ada syarat-syarat tertentu. Kalau pun disahkan bisa timbulkan polemik," katanya saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Ketua Demokrat Sultra Sujud Syukur Usai Pemerintah Tolak KLB Moeldoko, Endang: Satyam Eva Jayate

Baca juga: AHY Ketua Umum Demokrat Sah, Permohonan Pengesahan Kubu Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Pascakeputusan Kemenkumham, DPC Demokrat Kota Kendari Kendari bakal mengikuti pertemuan virtual dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Belum ada langkah selanjutnya. Tapi sudah ada informasi untuk menggelar pertemuan secara virtual semua kader Demokrat," kata Suri Syahriah.

KLB Moeldoko Ditolak

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Ia mengatakan, Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved