Anggota DPR RI Ini Sarankan Lobi-Lobi Ketimbang Menekan Presiden untuk Mekarkan Provinsi Kepton

Hugua menyatakan bisa pemberontakan dilakukan untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

"Kalau cuma Kepton (belum mekar) bisa kami memberontak, 313 sudah pemekaran Kepton tidak, baru kami bisa memberontak," kata Hugua.

Bupati Wakatobi Periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu meminta masyarakat Buton untuk menahan diri menekan pemerintah memekarkan Provinsi Kepton.

Lantaran, masalah ini merupakan masalah nasional, sebab ada 313 termasuk 40 provinsi calon daerah otonomi baru (DOB) lain yang juga menunggu pemekaran.

Sehingga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP ini) menyarankan untuk mencari momentum yang pas jika ingin mempresur pemekaran itu.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah fokus memilihkan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.

Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wacana mendanai pemekaran digunakan tidak ada.

"Jadi yang diskusi malam ini bukan cuma kami, tapi ada 314 paguyuban seluruh Indonesia mereka juga gelisah," katanya.

Diskusi Publik

Sejumlah tokoh masyarakat Buton bertemu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).

Agenda berlangsung di Warung Kopi (Warkop) X bro, Jumat (26/3/2021) malam.

Tokoh tersebut antara lain Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ir Hugua selaku perwakilan Kabupaten Wakatobi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Amirul Tamim perwakilan Kota Baubau.

Tak hanya itu, hadir pula akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain.

Ketiga tokoh tersebut didapuk sebagai narasumber.