Alasan Pemda Tolak Intake Penyedia Air dari Pemkot Kendari, Khawatir Dijual ke Masyarakat Konawe

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Berikut alasan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe tidak memberikan izin kepada Pemkot Kendari untuk membangun Intake penyedia air di Desa Tabanggele.

Pemkab Konawe menilai hasil dari pembangunan penyedia air (Intake) milik Pemkot Kendari bisa saja dikomersialisasi kepada masyarakat baik yang ada di Kendari maupun Konawe.

"Ini yang akan dijual air, tanah yang dibangun di wilayah Konawe, terus air dijual ke konsumen melalui PDAM Kota, dijual dalam konteks pelayanan publik dan bisnis," kata Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan.

Selain itu, pembangunan proyek itu juga bisa saja tidak menguntungkan Pemda Konawe.

Terlebih Investor pembangunan intake PDAM Tirta Anoa Kendari dari PT Abdi Karya itu sempat ditolak pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe.

Persoalan ini kemudian dibawa ke meja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sempat Ditolak, Pemkab Konawe dan Pemkot Kendari Bahas Pembangunan Intake PDAM

Baca juga: Tagihan Listrik Rp110 Juta Sebulan, Lift Rumah Sakit Konawe Tak Difungsikan

Baca juga: Pemda Konawe Klaim Harga Bapok Stabil Jelang Ramadan, di Kendari Harga Naik Untuk Komoditas Ini

Pihak Pemkot Kendari, Pemkab Konawe, dan PT Abdi Karya, Rabu (24/3/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Konawe.

Rapat dengar pendapat itu membahas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Ada beberapa poin yang mengarah pada kesepakatan. Pertama, prinsip pembangunan intake yang dibangun ini adalah kepentingan umum. Kedua, dari pembangunan ini selain untuk kepentingan umum apa yang didapat oleh Pemerintah Konawe," ujar Ferdinand kepada TribunnewsSultra.com, Rabu (24/3/2021).

Ia juga mengatakan meski diketahui Kabupaten Konawe, memiliki potensi sumber daya air bersih yang mumpuni. Terbukti hal itu terlihat dari rencana pembangunan intake PDAM Kota Kendari di wilayah Kabupaten Konawe.

Namun, Pemkab Konawe siap memberikan izin pembangunan intake PDAM Kota Kendari secara gratis jika saja airnya ditunjukan untuk kepentingan sosial bukan dikomersialisasi.

Ferdinand menginginkan hasil dari pembangunan intake PDAM Kota kendari ini dapat membawa manfaat secara nyata untuk masyarakat.

Untuk itu pembangunan intake ini sendiri tinggal menunggu persetujuan pimpinan daerah yakni Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Walikota Kendari Zulkarnain Kadir sebagai pucuk pimpinan kedua wilayah tersebut.

Setelah disetujui pimpinan, pembangunan intake ini bakal segera dibangun oleh PT Abdi Karya.

Sempat ditolak

Sebelumnya, Ferdinand mengatakan pembangunan Intake penyedia air minum itu sempat ditolak Pemda, karena hanya akan menguntungkan Pemkot Kendari.

Selain itu, disisi lain bisa merugikan warga dan Pemda Konawe.  

Untuk kelancaran pembanguna proyek tersebut, Pemkot Kendari menawarkan kompensasi berupa pembangunan instalasi air  50 liter perdetik untuk Kabupaten Konawe.

"Untuk sementara dia (pemkot kendari) memberikan ke kita kurang lebih membangunkan instalasi air untuk kapasitas 50 liter perdetik," jelasnya.  

Pembangunan instalasi air itu juga diberikan secara gratis kepada Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai bentuk kompensasi.

Nantinya, instalasi itu bakal memberikan dampak kepada 4000 hingga 6000 jiwa masyarakat Konawe.

"Harapan kita bisa lebih besar dari itu," kata Ferdinand Sapan.

Sementara, untuk pipa penyaluran air, pihak pemerintah Kabupaten Konawe harus menanggung sendiri.

"Inikan biaya juga," kata Ferdinand.

Ferdinand mengatakan, jika pembangunan intake ini berprinsip pada kepentingan umum, pihaknya bakal segera menyetujui pembangunan.

Namun, menurut Ferdinand, pembangunan intake ini terdapat kepentingan bisnis didalamnya.

Sehingga Ia berharap, pihaknya (Pemda Konawe) dapat keuntunga jika benar ada kepentingan bisnis dari hasil jual air bersih di Kota Kendari.

Tanggapan Pemkot

Sementara itu, Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar menjelaskan, pihaknya melirik pembangunan penyedia air atau Intake di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.

Karena potensi sumber air yang masih tersedia di wilayah tersebut. Sementara di Kota Kendari wadah sumber daya air sudah sangat sedikit untuk kebutuhan masyarakat. 

Ditambah lagi pemerintah provinsi sudah mengelurkan kebijakan terkait pembatasan sumur bor di Kota Kendari.  

Selain itu, Pemkot Kendari telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak air bawah tanah.

Nahwa beralasan, banyaknya sumur bor di Kota Kendari membuat struktur tanah semakin menurun.

"Jika terus dilakukan struktur tanah yang ada semakin menurun. Ini kita bisa lihat di daerah lain. Berbahaya sekali," kata Nahwa.

Diharapkan dengan adanya penyedia air tersebut, potensi hasil komersil dari pembangunan intake PDAM Kota Kendari semakin besar. (*)

Laporan Wartawan TribunnewsSultra.com : Arman Tosepu