Breaking News:

Serahkan Laporan Keuangan 2020 Lebih Awal ke BPK, Pemkab Kolaka Target Raih Opini WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

Penulis: Sitti Nurmalasari | Editor: Sitti Nurmalasari
handover
Bupati Kolaka, Ahmad Safei memberikan sambutan saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra, Senin (22/3/2021) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

Laporan ini diserahkan lebih awal dari target waktu yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berlangsung di Aula Kantor BPK Provinsi di Jl Sao Sao, Kadia, Kota Kendari, Senin (22/3/2021), Bupati Kolaka, Ahmad Safei menyerahkan secara langsung kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Andi Sonny.

Andi Sonny mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD ini lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 laporan keuangan paling lambat diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca juga: Wabup Kolaka Muhammad Jayadin Sebut Gambaran Sosok Samsul Bahri Semasa Hidup

Baca juga: Peduli Dampak Covid, DPD Gerindra Sultra Salurkan Bantuan Sembako Bagi Warga Kolaka

Selain Kolaka, hari ini Pemerintah Daerah Kota Baubau dan Kolaka Utara juga menyerahkan laporan keuangannya.

"Kami apresiasi karena mampu menyerahkan sembilan hari lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dan kami berharap capaian ini lebih ditingkatkan" ujarnya. 

Meskipun laporan keuangan telah diserahkan secara cepat, akan tetapi penyusunannya tetap optimal sesuai kaidah, tidak lantas serampangan dan dibikin tergesa-gesa.

Dalam laporan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Andi Sonny menilai penyerahan LKPD lebih awal sangat bermanfaat, karena pihaknya bisa segera memeriksa laporan tersebut. 

Menurutnya, kecepatan dalan menyerahkan LKPD bisa dicontoh kabupaten dan kota lainnya. Sehingga catatan laporan keuangan bisa lebih baik.

Baca juga: Aneh, Siswa SMP Pingsan Dalam Karung Putih Setelah 2 Hari Hilang di Kolaka, Muncul Tanpa Alas Kaki

Baca juga: Seorang Kakek di Kolaka Dikabarkan Hilang di Hutan

Sementara itu, Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka, Nur Syamsul mengatakan begitu tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember, pihaknya sudah mulai menyusun laporan tersebut.

"Nanti diperiksa BPK, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan bukti, tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal," jelasnya.

Dengan laporan keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka menargetkan raihan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sebelumya, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak empat kali berturut-turut. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved