Pengamat Politik Sultra Prediksi Demokrat Daerah ke Moeldoko, Termasuk Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pengamat politik Sulawesi Tenggara (Sultra) Najib Husain angkat bicara terkait turbulensi politik Partai Demokrat.

KLB Demokrat memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Ketua Umum Demokrat tandingan.

Selain menetapkan Moeldoko, KLB versi kubu kontra AHY juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Najib memprediksi apabila KLB mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan terjadi dualisme kepemimpinan.

Baca juga: Demokrat Sultra Sebut Tak Kenal Moeldoko, KLB Bodong, Pasang Dada Untuk AHY, Kata Endang?

Baca juga: Reaksi AHY Usai Moeldoko Ketua Umum Demokrat KLB Duet Marzuki Alie, Sebut Kongres Bodong Abal-abal

Baca juga: Namanya Diseret dalam Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko : Tidak Tahu Soal Itu, Jangan Tekan Saya

Jika dualisme itu terjadi, dia meyakini akan dimenangkan kubu Moeldoko.

Sehingga akan berimbas pada Demokrat di tingkat lokal khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Legalitas KLB semakin lama semakin kuat, maka kekuatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan beralih dengan sendirinya," kata Najib Husain saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/7/2021).

Najib menilai, DPD akan luluh dan memilih melingkar ke kubu Demokrat versi KLB Sumut.

Namun, Demokrat di daerah tinggal menunggu kapan saatnya akan bertahan di AHY atau memilih berlabuh ke kubu Moeldoko.

"Tidak ada jaminan semua DPD akan tetap bertahan di (kubu) AHY, karena waktu juga yang akan menjawab," jelasnya.

Merusak Perpolitikan

Dia mengatakan, fenomena kudeta partai politik merupakan kekisruhan politik yang sudah biasa terjadi di Indonesia.

Seperti Golkar, PDIP, Hanura, semua partai sudah pernah melakukan cara-cara seperti ini.

Tapi, ini menunjukkan perpolitikan di tanah air tidak berubah baik, malah menjadi lebih buruk.

Hal ini juga menunjukkan kelemahan pemerintahan Joko Widodo.

Baca juga: Sebut Demokrat akan Dikudeta, AHY Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Pecah Belah Hubungan SBY dan Jokowi

Baca juga: Moeldoko Dituduh akan Kudeta Demokrat, AHY Sebut Jokowi Tidak Tahu: Akal-akalan untuk Menakuti Kader

Baca juga: Dituduh Kudeta Demokrat, Moeldoko Bingung: Kudeta Itu dari Dalam, Masa dari Luar?

Kudeta partai Demokrat lewat KLB Moeldoko menyebabkan wajah pemerintah semakin jatuh.

Bahkan tidak menunjukkan kewibawaan membina partai politik.

Lantaran cara mengakuisisi partai seperti yang dilakukan kubu Moeldoko tidak elegan.

Hal itu diperparah jika KLB disahkan Kemenkumham.

Memang akan menguntungkan bagi Jokowi, tapi hanya beberapa saat.

"Tapi kedepannya akan merusak tatanan perpolitikan di Indonesia," katanya.

Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) itu menyebut, citra pemerintah akan terjun ke jurang yang dalam apabila AHY melawan dan memenangkan kebijakan KLB ini.

Karena semua mekanisme yang ada, tata cara yang ada dalam penentuan seorang ketua, sebenarnya tidak berjalan di KLB.

"Tapi Jika AHY tidak kuat untuk melawan, maka bisa jadi apa yang dihasilkan KLB Moeldoko akan disahkan kementerian," katanya.

Sikap Demokrat Sultra

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua I DPD Demokrat Sultra Salam Sahadia menyatakan tetap solid mendukung Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demokrat Sultra mengaku tidak mengenal Ketua Umum Demokrat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Siapa itu Moeldoko, kami tidak kenal, tidak ada Moeldoko di Partai Demokrat," kata Salam Sahadia saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/3/2021).

Dia menyebut, tidak akan terjadi dualisme kepemimpinan, dirinya meyakini pemerintah tidak akan melegalkan Demokrat kubu Moeldoko.

Sebab, KLB Sumut bodong, bukan produk partai berlambang mercy itu.

KLB itu juga tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra itu mengkalim seluruh kader Demokrat di Sultra bersikap santai menghadapi guncangan politik di pusat.

Meskipun Ketum AHY bereaksi menanggapi KLB Moeldoko.

Sultra tak akan goyah, apalagi berpaling, terlebih Sultra akan pasang badan untuk anak Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Sultra termasuk pasang Dada untuk AHY, mereka orang di luar partai Demokrat itu hilang akal sehat, tidak mengerti bernegara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA belum mau berkomentar.

"Maaf, saya lagi rapat, sebentar ya," kata Endang saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/3/2021).

Terpisah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra dari Demokrat Jumardin mengaku tak paham dengan keadaan yang terjadi.

Dia pun menolak untuk memberikan tanggapan mengenai pertarungan politik Moeldoko vs AHY.

"Saya belum terlalu paham itu, belum terlalu paham itu, silahkan hubungi Endang dan Sekretaris," ujar Jumardin melalui telepon.

Moeldoko Jadi Ketua Umum

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengucapkan terima kasih setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Saat memberikan sambutan melalui telepon itu, Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan Partai Demokrat.

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

Kemudian, ia juga menanyakan kesiapan kader untuk bergotong royong demi kepentingan nasional.

“Apa kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanya dia.

"Siap," jawab para peserta KLB.

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Jhoni.

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut. "Setuju!" teriak para peserta.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengungkapkan ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.Namun, Marzuki memutuskan untuk mengundurkan diri.

Kendati begitu, mantan Ketua DPR itu diputuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.

"Memutuskan pertama Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner," ucap Jhoni

Reaksi AHY

Reaksi tak terduga AHY setelah KLB Demokrat memilih duet Moeldoko dan Marzuki Alie, sebut kongres luar biasa bodong, abal-abal.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

AHY mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tersebut tidak sesuai aturan.

“KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh kader, mantan kader, dan bersekongkol, berkomplot dengan eksternal," ungkap AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

AHY menyebut, ia berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan PD di seluruh tanah air.

“Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu."

"Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Dia juga mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Demokrat tersebut.(*)