Rumah Kakek Tanggo di Konawe Tak Kunjung Diperbaiki, Pemerintah Sebut Belum Punya Anggaran
Kondisi kakek Tanggo (65) yang hidup bersama istrinya, Jeni (20) di rumah tak layak huni tidak mendapat perhatian serius pemerintah setempat.
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Laode Ari
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE – Kondisi Kakek Tanggo (65) yang hidup bersama istrinya, Jeni (20) di rumah tak layak huni tidak mendapat perhatian serius pemerintah setempat.
Warga Desa Ulu Lamokuni, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) bahkan mengaku tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Konawe, Hanibal mengatakan pihaknya saat ini belum bisa memberikan bantuan kepada Kakek Tanggo.
Ia mengatakan hambatan itu karena tidak memiliki anggaran untuk program pembangunan milik Kakek Tanggo.
Program yang dimaksud yakni bantuan pembanguna rumah tangga layak huni ( RTLH ) yang dananya bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
"Terus terang saja untuk APBD bantuan perumahan itu sampai sekarang itu masih belum ada," kata Hanibal saat ditemui dikantornya, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Konawe, Senin (01/3/2021).
Baca juga: Sekolah di Konawe Belum Tersentuh DAK, Dikbud Sebut Ini Penyebabnya
Baca juga: 26 TKA China Masuk Lagi, Bukan Tujuan ke Morosi Konawe, Ini Penjelasan Imigrasi
Sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019, kata Hanibal, pihaknya juga sampai saat ini belum melakukan survei perumahan.
Hanibal menyebut, pihaknya juga mengandalkan anggaran dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Sulawesi III dan Kementerian.
"Kita cuma mengandalkan bantuan dari balai, provinsi, dan kementerian itu pun kita mengusulkan juga kesana," lanjut Hanibal.
Itu pun, kata Hanibal, pengusulan anggaran bantuan perumahan tidak langsung terealisasi. Karena menunggu persetujuan dari lembaga tersebut.
Hanibal menduga, pihaknya hingga kini tak mendapat kucuran anggaran perumahan, karena Bidang Perumahan Rakyat masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Justru, Bidang Bina Marga dan Cipta Karya di Dinas PUPR Konawe menjadi prioritas kucuran APBD.
"Kalau mungkin kita sudah berdiri jadi OPD tersendiri, mungkin ada," ujar Hanibal.
Mengeluh ke DPRD
Hanibal menyebut, pihaknya sering menyampaikan persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe.
