Breaking News:

UMKM

Turunan UU Cipta Kerja PP Nomor 7 Tahun 2021, Beri Kemudahan Ini Bagi Pelaku UMK

Salah satu terobosan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law adalah memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUN BALI/MEIKA PESTARIA TUMANGGOR
Ilustrasi Pelaku UMK 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Salah satu terobosan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law adalah memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Jika selama ini kompleksitas pengurusan perizinan menjadi tantangan bagi para pelaku UMK, maka dengan Omnibus Law semuanya dipermudah.

Sehingga syarat mutlak agar UMK bisa naik kelas menjadi berkembang dan mendapat berbagai kemudahan dari akses pembiayaan, rantai pasok, hingga pasar bisa tercapai.

Pemerintah telah mengundangkan peraturan turunan pelaksanaan kebijakan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, dan UMKM.

Lalu apa saja kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada UMK dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut ?

Adapun kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan para UMK dengan adanya UU Cipta Kerja ini mengutip dari PP Nomor 7 Tahun 2021 :

1. Perizinan Usaha berdasarkan Risiko

Dengan adanya PP ini, perizinan usaha UMKM dibagi berdasarkan risiko yaitu rendah, menengah, dan tinggi.

Kegiatan usaha risiko rendah harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi harus memiliki NIB dan sertifikat standar.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved