Rincian Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Tenggara, Cek Progres Terbaru BKN Makassar

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Berikut ini rincian progres penetapan NIP PPPK paruh waktu tahun anggaran 2025, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Update terbaru dikeluarkan Kantor Regional IV BKN Makassar, Rabu (1/10/2025) pukul 14.10 WITA menunjukan progres penetapan NIP.

Saat ini di regional Makassar, usul masuk sudah mencapai 54.542, ACC 7.435, BTS sebanyak 1.066 dan TMS 0. Jika dipresentasikan baru 16 persen.

Sebelumnya, BKN telah menetapkan jadwal terbaru pengangkatan PPPK paruh waktu, untuk tahun anggaran 2025.

Baca juga: 2.927 PPPK di Konawe Terima SK, Bupati Yusran Akbar Tegaskan Kontrak 1 Tahun, Kinerja Tentukan Nasib

Penyesuaian jadwal ini tertuang Surat Plt Deputi Bidang Layanan Kepegawaian BKN Nomor 14120/B-KS.04.01/SD/D/2025.

Sebagai respons atas kebutuhan penyempurnaan dokumen dari instansi dan peserta. Tahapan pengangkatan dimulai pengisian DRH dari 28 Agustus hingga 27 September 2025.

Usulan penetapan NIP PPPK tanggal 28 Agustus hingga 28 September 2025, dan penetapan NIP dijadwalkan paling lambat 30 September 2025.

Setelah penetapan NIP, maka pelantikan diperkirakan berlangsung Oktober hingga November 2025, tergantung kesiapan instansi masing-masing.

Pelantikan tidak serentak skala nasional, disesuaikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tiap instansi.

PPPK paruh waktu diangkat melaksanakan tugas jabatan tertentu, jam kerja lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu.

Masa kerja ditetapkan setahun, melalui perjanjian kerja dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja tahunan.

Baca juga: 4 Alasan Ini Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan? KemenPAN-RB Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK

Masa kerja dan jam kerja dilakukan PPK, sesuai karakteristik pekerjaan dan ketersediaan anggaran instansi masing-masing.

Skema ini dirancang mengakomodasi kebutuhan instansi pemerintah, karena memiliki keterbatasan anggaran belanja pegawai.

Namun, tetap memerlukan tenaga profesional. Gaji PPPK paruh waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, mengubah skema penggajian sebelumnya.

Tahun 2025, besaran gaji pokok PPPK paruh waktu golongan terendah dimulai dari Rp1.938.500 per bulan.

Besaran gaji ini belum termasuk tunjangan tambahan, bisa diperoleh tergantung jabatan, instansi, dan lokasi penempatan.

Paruh waktu juga berhak atas tunjangan tertentu seperti tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan transportasi, sesuai kebijakan instansi.

Meski jam kerja lebih singkat, hak finansial Paruh Waktu tetap dijamin negara, disesuaikan dengan proporsi waktu kerja.

Untuk aturan seragam dinas mengalami penyesuaian dibandingkan PPPK Penuh Waktu dan PNS.

Seragam dinas tetap wajib digunakan saat bertugas, namun desain dan frekuensi pemakaian disesuaikan karakteristik pekerjaan dan instansi.

Baca juga: Alternatif Cek Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu 2025? Mola BKN Tidak Bisa Diakses Muncul Kode 503

Warna dan model seragam mengikuti pedoman dari KemenPAN-RB, namun instansi memiliki fleksibilitas dalam menentukan detail teknisnya.

PPPK paruh waktu tidak diwajibkan mengenakan seragam dinas setiap hari, melainkan pada hari-hari tertentu yang ditetapkan instansi.

Penyesuaian ini bertujuan untuk memberi kenyamanan kerja sekaligus menjaga identitas ASN di lingkungan pelayanan publik.

Update Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu di Sultra, tanggal 1 Oktober 2025:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara:

Usul Masuk 2.606, ACC 8, BTS 117, TMS 0

2. Kabupaten Konawe:

Usul Masuk 1034, ACC 0, BTS 1, TMS 0

3. Kabupaten Buton:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0

4. Kabupaten Muna:

Usul Masuk 1421, ACC 23, BTS 25, TMS 0

5. Kabupaten Kolaka:

Usul Masuk 117, ACC 8, BTS 0, TMS 0

6. Kabupaten Konawe Selatan:

Usul Masuk 4366, ACC 982, BTS 110, TMS 0

7. Kabupaten Kolaka Utara:

Usul Masuk 2035, ACC 135, BTS 23, TMS 0

8. Kabupaten Bombana:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0

9. Kabupaten Wakatobi:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0

10. Kabupaten Buton Utara:

Usul Masuk 953, ACC 0, BTS 0, TMS 0

11. Kabupaten Konawe Utara:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0

12. Kabupaten Kolaka Timur:

Usul Masuk 1188, ACC 113, BTS 32, TMS 0

13. Kabupaten Konawe Kepulauan

Usul Masuk 584, ACC 5, BTS 1, TMS 0

14. Kabupaten Buton Selatan:

Usul Masuk 1097, ACC 118, BTS 15, TMS 0

15. Kabupaten Buton Tengah:

Usul Masuk 1205, ACC 425, BTS 22, TMS 0

16. Kabupaten Muna Barat:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0

17. Kota Kendari:

Usul Masuk 3052, ACC 340, BTS 25, TMS 0

18. Kota Baubau:

Usul Masuk 0, ACC 0, BTS 0, TMS 0. (*)