UPDATE NIP PPPK Tahap 2 di Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra Terbanyak ACC Nakes dan Teknis

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inilah rekap terbaru penetapan NIP PPPK tahap 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dilansir TribunnewsSultra.com dari unggahan Facebook Kantor Regional IV BKN Makassar, merilis progres penetapan NIP PPPK tahap 2.

Dimana penetapan NIP PPPK tahap 2 regional IV, sudah mencapai 69 persen, berdasarkan data per 4 September 2025 pukul 11.10 WITA.

BKN regional IV mencakup Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar) dan Maluku.

Baca juga: Setara PNS, Tabel Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK 2025 Sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2024

Berdasarkan data terbaru BKN regional IV, usul masuk 5.778, ACC 3.473, BTS 516 dan TMS 1.

Di Sulawesi Tenggara, usulan terbanyak masuk dari Pemprov Sultra, berasal dari penetapan NIP PPPK tahap 2 tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Proses penetapan NIP PPPK tahap 2 Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak 1 Agustus 2025.

Kini, ribuan peserta telah dinyatakan lulus seleksi PPPK kini menanti pengangkatan resmi sebagai ASN.

Berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025, batas waktu pengajuan usul penetapan NIP instansi diperpanjang hingga 10 September 2025. 

Perpanjangan ini bertujuan memberi ruang bagi instansi, melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh.

Baca juga: Daftar 611 Nama Tak Lolos Verifikasi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Regional IV BKN salah satu wilayah dengan jumlah peserta PPPK cukup tinggi, terutama pendidikan dan kesehatan.

Instansi daerah seperti Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, dan Pemkab Wakatobi aktif mengajukan usulan NIP ke BKN Makassar.

Proses penetapan NIP dimulai setelah peserta menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen pendukung. 

Dokumen tersebut kemudian diverifikasi tim teknis BKN, untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan.

Jika dokumen dinyatakan memenuhi syarat (MS), BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) dan Nomor Induk PPPK. 

Selanjutnya, instansi masing-masing akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai dasar hukum penempatan.

Peserta PPPK yang telah menerima SK akan menandatangani kontrak kerja resmi dengan instansi, menandai dimulainya masa kerja dan hak kepegawaian seperti gaji dan tunjangan.

BKN juga menyediakan 2 cara memantau progres penetapan NIP, secara kolektif melalui instansi atau mandiri lewat aplikasi MOLA BKN.

Baca juga: RINCIAN Usulan PPPK Paruh Waktu Pemrov Sulawesi Tenggara dan 7 Kabupaten Kota, Status Belum Final

Berikut ini penetapan NIP PPPK tahap 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara, update per 4 September 2025:

Tenaga Nakes

1. Pemprov Sulawesi Tenggara

Usul Masuk 169, ACC 109, BTS 5

2. Kabupaten Konawe

Usul Masuk 54, ACC 25, BTS 8

3. Kabupaten Buton

Usul Masuk 82, ACC 1

4. Kabupaten Kolaka

Usul Masuk 8, ACC 8

5. Kabupaten Konawe Selatan

Usul Masuk 6, ACC 6

6. Kabupaten Wakatobi

Usul Masuk 1, ACC 1

7. Kabupaten Konawe Utara

Usul Masuk 21, ACC 21

8. Kabupaten Konawe Kepulauan

Usul Masuk 184

9. Kabupaten Buton Selatan

Usul Masuk 1

10. Kabupaten Buton Tengah

Usul Masuk 14, ACC 14

Tenaga Guru

1. Kabupaten Konawe

Usul Masuk 61, ACC 13, BTS 2

2. Kabupaten Buton

Usul Masuk 33, ACC 25

3. Kabupaten Konawe Selatan

Usul Masuk 10, ACC 10

4. Kabupaten Kolaka Utara

Usul Masuk 2, ACC 2

5. Kabupaten Wakatobi

Usul Masuk 7, ACC 5, BTS 1

6. Kabupaten Konawe Utara

Usul Masuk 3, ACC 3

7. Kabupaten Buton Selatan

Usul Masuk 4

Tenaga Teknis

1. Pemprov Sulawesi Tenggara:

Usul Masuk 1509, ACC 923, BTS 71

2. Kabupaten Konawe

Usul Masuk 219, ACC 159, BTS 12

3. Kabupaten Buton

Usul Masuk 50, ACC 15

4. Kabupaten Kolaka

Usul Masuk 11, ACC 10, BTS 1

5. Kabupaten Konawe Selatan

Usul Masuk 1, ACC 1

6. Kabupaten Kolaka Utara

Usul Masuk 4, ACC 3

7. Kabupaten Wakatobi

Usul Masuk 6, ACC 5

8. Kabupaten Konawe Utara

Usul Masuk 12, ACC 12

9. Kabupaten Konawe Kepulauan

Usul Masuk 6

10. Kabupaten Buton Selatan

Usul Masuk 14. (*)