5 Mahasiswa UGM Punya Cara Jitu Atasi Korupsi dengan Social Audit, Begini Hasil Risetnya

TRIBUNNEWSSULTRA.COM  - Lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Tim Pekan Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) merumuskan mekanisme social audit guna mengatasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa

Mereka adalah Muhammad Aditya Nugroho Sofyan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Alfian Husni Mubarok (Sekolah Vokasi), Martin Andini (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Ratri Dwiyanti (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), dan Wahyu Fajar Nur Rohim (Fakultas Hukum).

Kelima mahasiswa tersebut dibimbing langsung oleh salah satu dosen dari departemen politik dan pemerintahan Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A untuk mengangkat penelitian berjudul Social Audit: Solusi State Capture Corruption dan Bentuk Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem E-Katalog.

Dikutip dalam rilis yang diterima TribunnewsSultra.com, penelitian ini berangkat dari keresahan para anggota tim, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi luar biasa, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Baca juga: Tampilan Ijazah Jokowi Mulai dari SD hingga Lulus UGM Hanya Boleh Dilihat Awak Media, Masih Terawat

Ratri Dwiyanti, selaku bagian dari Tim PKM-RSH menjelaskan potensi tersebut harus redup karena praktik korupsi yang kian masif dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan. Berdasarkan tulisan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rentan. Padahal, sektor ini memakan sekitar 30 persen dari APBN setiap tahunnya.

Sehingga, menurut Ratri, timnya melihat aturan yang mengatur sektor PBJ justru sering kali mengakomodir terjadinya praktik korupsi sehingga terjadilah fenomena state capture corruption.

“Kami merasa bahwasanya social audit dapat dijadikan solusi dari masifnya praktik korupsi di PBJ. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan PBJ bisa menekan para pelaku untuk tidak melakukan korupsi karena akan ada banyak pihak yang mengawasi prosesnya. Oleh karena itu, solusi ini juga merupakan gagasan dari para anggota yang berasal dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,” tuturnya.

“Sebenarnya untuk social audit ini terinspirasi saat aku sama Martin lagi ambil kelas Akuntansi Pemerintahan. Di mana saat salah satu pertemuan tengah membahas fenomena state capture corruption, lalu aku sama Martin kepikiran bahwa fenomena tersebutsebenernya bisa ga sih diatasi dengan partisipasi masyarakat? Mengingat masyarakat Indonesia kan banyak ya,” sambung Ratri Dwiyanti.

Ratri dkk juga menjabarkan hasil wawancara ke berbagai narasumber yang telah mereka bagi menjadi empat peran, yakni penyedia E-Katalog (LKPP), pengguna E-Katalog (KemenPU, Pemprov DKI Jakarta, dan Vendor Cakraw), Pengawas E-Katalog (KPK, BPK, dan BPKP), serta pelaku social audit (ICW, TII, dan peneliti yang bergerak di isu korupsi). Kelima mahasiswa ini menemukan salah satu masalah utama dari E-Katalog adalah transparansi sehingga praktik korupsi dapat muncul dalam sistem tersebut.

“Social audit dapat menjadi solusi dari masalah tersebut karena mendorong keterbukaan informasi dalam proses pelaksanaannya. Para narasumber juga mendukung terkait pelaksanaan social audit guna menekan praktik korupsi. Karena dengan adanya peran masyarakat, praktik korupsi akan dapat diminimalisir dan tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Namun, tentunya para narasumber juga memberikan catatan penting terkait social audit. Lembaga negara memberikan catatan mengenai keakuratan laporan aduan dan sejauh mana data transaksi PBJ dibuka karena ada data pribadi di dalamnya,” jelas Ratri.

Sedangkan narasumber nonlembaga negara kata Ratri, memberikan catatan mengenai adanya ketakutan dikriminalisasi dan aduan yang sering kali tidak ditindaklanjuti.

Kemudian, penelitian ini akan berusaha untuk merumuskan sekiranya bagaimana social audit dijalankan berdasarkan kumpulan jawaban dan catatan dari para narasumber.

Penelitian ini memiliki output artikel ilmiah yang juga akan digunakan sebagai landasan untuk membuat policy brief. Harapan policy brief ini dapat menjadi saran bagi pemangku kebijakan, khususnya yang memiliki kewenangan terkait pengawasan dan penyediaan E-katalog untuk mengevaluasi kebijakan yang ada sebelumnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi semangat optimisme masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.(*)

(TribunnewsSultra.com)