TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Unaaha di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memfasilitasi perekaman e-KTP bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Termasuk pemadanan atau pencocokan data nomor induk kependudukan (NIK) para warga binaan Rutan Unaaha.

Proses perekaman dan pemadanan tersebut dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Rabu (18/9/2024).

Disaksikan Bawaslu dan KPU Konawe diwakili Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panwascam Tongauna.

Kepala Rutan Kelas IIB Unaaha, Hery Kusbandono menjelaskan perekaman e-KTP ini agar WBP Rutan Unaaha dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang baik dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada warga binaan.

"Hak pilih warga binaan sama pentingnya dengan hak pilih masyarakat yang ada di luar rumah tahanan, jadi satu suara saja sangat penting untuk diakomodasi agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada pilkada," ujar Hery.

Baca juga: Adu Visi, Misi, Program 4 Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada Sultra 2024

Baca juga: Kemenkumham Sultra Catat Pendaftaran dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Meningkat Tahun ke Tahun

Setelah dimintai keterangan, operator langsung melakukan perekaman KTP elektronik terhadap WBP, dimulai dari perekaman iris mata, perekaman sidik jari, pengambilan foto hingga perekaman tanda tangan.

Hasil dari kegiatan tersebut sebanyak 27 orang dilakukan perekaman baru dengan rincian 16 orang merupakan warga Kabupaten Konawe.

Kemudian 11 orang warga luar Konawe yang masih dalam wilayah Sulawesi Tenggara, namun belum terdaftar di Dukcapil.

Serta 63 orang melakukan cetak ulang KTP dikarenakan rusak ataupun hilang. 

Sementara itu Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Supriono menyampaikan jajaran Rutan Unaaha akan terus bekerja keras dalam pemutakhiran data kependudukan warga binaan Rutan Unaaha.

Hal ini berkaitan erat dalam melengkapi berkas administrasi warga binaan maupun dalam memenuhi hak politik warga binaan pada Pemilu 2024 nantinya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Conten Writer)