TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Calon Presiden atau Capres 2024, Anies Baswedan berjanji akan meningkatkan kesejahteraan buruh jika terpilih sebagai Presiden RI.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat berdialog dengan serikat buruh, pekerja tambang, dan nelayan di Warkop Bakrie, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (9/1/2024).

Agenda dialog tersebut menjadi rangkaian kampanye Anies Baswedan bersama pendukung dan simpatisan di Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Lewat dialog tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini banyak menerima keluhan masyarakat, salah satunya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh.

Menurutnya, kebijakan kesejahteraan buruh harus diubah agar menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Baca juga: Momen Anies Baswedan Sambangi Warkop Bakrie Kendari Disambut Antusias Ratusan Warga Hingga Digendong

Karena kondisi saat ini, banyak buruh dan pekerja yang upah layak serta jaminan perlindungan sosial.

"Kita jangan menjadi penonton di negeri sendiri, kita harus kelola sendiri kekayaan alam kita untuk kesejahteraan para buruh," ungkap Anies.

Selain itu, dirinya juga berjanji akan menghapus kebijakan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara.

Apalagi dengan keberadaan TKA yang keberadaan tidak sesuai dengan aturan tenaga kerja di Indonesia.

Anies mengungkapkan, keberadaan TKA banyak membuat masyarakat di daerah tidak mendapat pekerjaan layak.

Baca juga: Warga Torobulu Konsel Keluhkan Pertambangan di Sekitar Pemukiman ke Anies Baswedan: Bantu Kami Pak

"Selain upah, khususnya di sini (Sultra) semua tenaga kerja ilegal tidak boleh berada di tanah kita," ungkapnya.

Pasangan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 ini mengatakan, seharusnya pemerintah mengaudit perusahan yang mempekerjakan TKA.

Karena kesejahteraan buruh menjadi tanggung jawab negara yang wajid dilaksanakan untuk masyarakat bukan warga negara asing.

"Negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal masuk ke negeri ini."

Karena ini soal harga diri kita, bagaimana negara membiarkan pekerja ilegal bekerja di daerah dan diberi gaji berkali-kali lipat dengan pekerja lokal, ini tidak bisa dibiarkan," tutur Anies. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)