TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sejumlah tenaga honorer di RS Jantung Oputa Yi Koo menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tidak transparan.

Hal tersebut lantaran pemberian SK kepada beberapa tenaga honorer RS Jantung Oputa Yi Koo tidak sesuai syarat.

Mereka menyampaikannya saat berdemonstrasi di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (8/1/2023).

"Yang di-SK-kan yang tidak memenuhi syarat," ungkap massa aksi di hadapan pegawai BKD Sultra yang menemui mereka di halaman kantor.

Bahkan, massa aksi menyebut dan menantang BKD Sultra, bahwa mereka punya bukti atas pemberian SK yang tidak sesuai syarat tersebut.

Baca juga: RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara Kewalahan Tangani Pasien DBD, Ruang Perawatan Penuh

"Kami punya bukti pak, bapak mau buktinya jujur saja pak," ucap massa aksi.

Massa aksi meminta agar SK yang seharusnya mereka dapatkan untuk segera diserahkan.

"Kami minta SK kami segera diserahkan," ujar massa aksi.

Berdasarkan TribunnewsSultra.com, massa aksi yang berdemonstrasi d Kantor BKD Sultra membawa atribut aksi yang bertuliskan, "BKD dan Sekda Cacat Administrasi".

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tenaga honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (8/1/2024).

Baca juga: Unjuk Rasa Tenaga Honorer RS Jantung Oputa Yi Koo di Kantor BKD Sultra Ricuh, Terjadi Kejar-kejaran

Koordinator Aksi, Abdul Rahman menuturkan kedatangan mereka di BKD Sultra untuk mempertanyakan pegawai prioritas non-PNS di Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hingga kini belum diberikan SK-nya.

"Kami mau ketemu Kepala BKD Sultra, untuk mempertanyakan 413 pegawai prioritas yang sudah lulus dari bulan April 2023 sampai saat ini belum diberikan SK-nya," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sawal)