Penjabat Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi, Mendagri Tito Karnavian: Kita Ganti

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inflasi menjadi salah satu atensi Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi para kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Kota Kendari, Jumat (27/10/2023).

Mendagri Tito Karnavian meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi sebagai indikator ekonomi berjalan.

"Saya tidak menyalahkan penjabat yang baru, tapi saya melihat datanya di Sultra, September itu tinggi kedua (se-Indonesia), dengan capaian 3,46 persen di atas rata-rata nasional 2,28 persen," kata Tito Karnavian.

Untuk itu, Tito meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerahnya dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.

Termasuk melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua pekan.

Baca juga: 300 Ribu Bibit Bawang, Tomat, Cabai Diberikan Bank Indonesia ke Dikbud Sultra, Kendalikan Inflasi

"Rapat inflasi dengan daerah supaya ditahu secara spesifik kabupaten/kota mana yang naik, provinsi ini kan data gabungan dari berbagai kabupaten/kota."

"Dari situ saya akan lihat, saya juga punya data, kalau ada daerah yang (kepala daerahnya) penjabat, (inflasi) tinggi terus, kita cek kalau dia tidak kerja, kita ganti," tegasnya.

Sementara itu, di hadapan Mendagri Tito, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto melaporkan inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali.

Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen.

Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.

Baca juga: Inflasi Sulawesi Tenggara Tertinggi ke-2 Nasional, Ini Komentar Mendagri ke Pj Gubernur Sultra Andap

“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.

Dalam rakor tersebut selain membahas pengendalian inflasi, juga beberapa isu esensial lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.

Selain Pj Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Sultra, dalam rakor ini juga hadir Anggota Komisi II DPR RI, Staf Ahli Sahli Gubernur, para Asisten, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Sultra, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sultra, serta para Sekda Kabupaten/Kota. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)