TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal ditingkatkan untuk pengembangan potensi wisata.

Sekretaris Dinas Kehutanan Sultra, Dharma Prayudi mengatakan jika dilakukan bakal jadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekiranya ada 27 UPTD, yang terdiri dari 25 Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Tahura, dan Balai Beni, bertugas mengelola pemanfaatan kawasan hutan di Sultra.

Baca juga: Bombana dan Konawe Selatan Jadi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Musim Kemarau

"Sektor pariwisata dari kawasan hutan di Sultra memiliki banyak potensi dapat dikembangkan."

"Seperti di Baubau, wilayah Samparona itu kan wilayah KPH, mestinya KPH yang bertindak sebagai pengelola disitu," kata Dharma, Kamis (6/7/2023).

"Atau di Konawe Selatan (Konsel), ada Air Terjun Moramo, ada juga air panas di Lainea, itu yang ingin kita dorong dan harus dimanfaatkan," ujarnya menambahkan.

Ide tersebut muncul setelah rapat koordinasi (rakor) dengan satuan kerja, pada Mei 2023 lalu.

Maka dari itu, pihaknya berencana melaksanakan Rakor tersebut setiap tiga bulan.

Baca juga: BKSDA Baubau Bakal Lepaskan Monyet Liar yang Ditangkap Warga di Hutan Lambusango Buton Sultra

"Perdana kemarin kita gelar Mei, banyak ide-ide baru dalam pengelolaan kawasan hutan, seperti mendorong potensi wisata alam, di setiap KPH atau di UPTD Dishut Sultra.

"Selanjutnya kami agendakan Juli ini untuk pertemuan keduanya," jelasnya.

Pertemuan itu juga sekaligus memantau progres program kerja seluruh satuan kerja Dishut Sultra, mulai dari KPH, UPTD maupun Dinas itu sendiri.

Dengan demikian Dishut Sultra bisa mengetahui kondisi dan kendala di KPH maupun UPTD dalam hal realisasi program kerja di satuan kerja.

"Realisasi kegiatan ini kan dipertengahan tahun selalu tinggi, tapi di KPH ada juga yang realisasinya masih nol persen, itu yang kita konfirmasi."

Baca juga: 5 Fakta Tentang Air Terjun Moramo Konawe Selatan, Masuk di Kawasan Hutan Lindung, Tinggi 100 Meter

"Ternyata fisiknya sudah berjalan tapi administrasi nya belum diselesaikan sehingga belum terbaca sebagai realisasi," sambungnya.

Selain dengan satker, pihaknya juga akan mengagendakan rakor tersebut dengan seluruh UPT Kementerian Kehutanan yang ada di Sultra. Mulai dari BPDAS, BPKHTL, BKSDA, Taman Nasional.

"Kehutanan ini kan banyak UPT Kementeriannya. Nah, ada ide kemarin supaya kita membuat rapat kordinasi dengan teman-teman Kementerian," bebernya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)