TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia menyerahkan pengelolaan pengerjaan peningkatan kualitas pemukiman kawasan kumuh Puday-Lapulu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, National Slum Upgrading Program (NSUP), ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Agenda penyerahan pengelolaan tersebut digelar di RTH Papalimba Puday-Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (31/3/2023).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, dengan adanya penyerahan pengelolaan dari kementerian, diharapkan kawasan kumuh Puday-Lapulu dapat berkembang lebih baik ke depannya.

Penyerahan ini sebagai tanggung jawab pemerintah kota untuk memelihara dan memanfaatkan kawasan tersebut.

Kata dia, pengembangan RTH tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas yang ada seperti peningkatan jalan dan drainase di kawasan Puday-Lapulu.

"Sudah selesai dikerjakan walaupun memang ada masa pemeliharaan, tapi secara fisik sudah selesai. Bahkan diakhir 2022 sebelum dilakukan penyerahan hari ini, penggunaan fasilitas RTH sudah digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar dan bahkan warga dari luar Kendari," ujar Asmawa Tosepu.

Baca juga: Soal Permintaan Ganti Untung Nelayan di Puday Kendari, Pj Wali Kota Sebut Bakal Ditelaah Lebih Dalam

Selain itu, Asmawa juga menyampaikan sudah ada beberapa hal yang dilakukan pihaknya seperti penghijauan dengan menanam pohon di RTH Puday-Lapulu. Lalu penyediaan sarana listrik dibeberapa titik juga sudah dilakukan.

Di mana sejak 2022 pihaknya sudah menyiapkan lembaga UPTD teknis untuk mengelola kawasan Puday-Lapulu.

Ia juga berencana di tahun 2023 ini akan membangun taman bermain anak, pembuatan 50 unit lapak untuk diberikan kepada warga yamg terdampak penataan kawasan Puday-Lapulu.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Ir. Johanes Wahyu Kusumo Susanto mengatakan penuntasan kawasan kumuh diharapkan bisa menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih kayak.

Maka dari itu, ia berpesan kepada Pemkot Kendari untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan seluruh Kawasan di Puday-Lapulu untuk mengoptimalkan seluruh aktivitas, dengan begitu dapat tercipta peningkatan sisi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, menyiapkan dana operasional untuk pengelolaan Puday Lapulu seperti mengalokasikan dana untuk toilet, mck dan tempat wudhu mushola.

Lalu, melakukan pemberdayaan SDM di wilayah sekitar. Melaksanakan kegiatan RTH dengan melakukan inovasi dengan SDA yang ada.

"Kami tidak hanya sekedar menuntaskan kawasan kumuh, bukan hanya sekedar mengubah kumuh menjadi tidak kumuh, itu hanya sarana dan instrumen saja, yang lebih penting adalah masyarakat bisa hidup layak," bebernya.

"Sebetulnya air minumnya terpenuhi, sanitasi, jamban, drainase-nya itu semua bisa terpenuhi, sehingga mereka hidup layak. Jika hidupnya layak prasarana-sarananya bisa dipenuhi, ekonominya diharapkan bisa berkembang, jadi mereka bisa berusaha dan seterusnya," ujarnya menambahkan.

Ditempat yang sama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara I Wayan Krisna Wardana mengatakan, penataan kawasan Puday-Lapulu merupakan salah satu bentuk percepatan pengurangan kawasan kumuh di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.

Sebagai dukungan pemerintah pusat penanganan, kota tanpa kumuh (Kotaku) Kota Kendari ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp51.876.599.000.

Dengan waktu pelaksanaan 472 hari kalender sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ia menjelaskan, upaya-upaya dalam rangka menciptakan kawasan bebas kumuh diantaranya, membangun fisik dan lingkungan seperti merelokasi kawasan kumuh menjadi rusunawa, meningkatkan akses sanitasi dan memperbaiki kawasan permukiman.

"Harapan kami infrastruktur penanganan kumuh Puday-Lapulu tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat dapat terus berkelanjutan," tutupnya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)